"Semua kebijakan yang bagus tentu diteruskan, karena tidak boleh ada interrupted policy. Mungkin ada beberapa hal yang perlu di-review," kata Sofyan seusai acara serah terima jabatan di Jakarta, Senin.
Sofyan mengatakan saat ini belum ada rencana lebih lanjut yang akan dilakukan oleh Kabinet Kerja terkait program MP3EI, namun kebijakan tersebut bisa diteruskan asalkan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
"Intinya netral saja, yang penting kebijakan itu untuk kebaikan negara, untuk kebaikan ekonomi. Apa yang tidak jalan dan itu bagus, kita akan push supaya lebih berjalan," katanya.
Sofyan bahkan mengaku tidak terlalu mengetahui konsep dan realisasi dari MP3EI sejak 2011, meskipun demikian, apabila setelah evaluasi ternyata program itu masih memadai, maka pemerintah akan melanjutkannya.
"Tidak semua kebijakan yang lama harus direvisi. Kalau memang bagus (maka MP3EI diteruskan), tapi tentu kita lihat case by case. Kalau proyek itu bagus dan harus didukung pemerintah, kenapa tidak," ujarnya.
Hingga triwulan I-2014 realisasi proyek infrastruktur dan sektor riil yang tercantum dalam MP3EI telah mencapai Rp838,8 triliun, yang berasal dari groundbreaking infrastruktur Rp397,73 triliun dan sektor riil Rp441,2 triliun.
Dari total groundbreaking tersebut sebanyak Rp131,67 triliun berasal dari dana APBN, Rp153,23 triliun dari BUMN, Rp53,89 triliun dari swasta dan Rp89,17 triliun merupakan pendanaan campuran BUMN serta swasta.
Total realisasi itu terbagi atas wilayah Sumatera Rp55,6 triliun, Jawa Rp217,7 triliun, Kalimantan Rp57,2 triliun, Sulawesi Rp22,4 triliun, Bali dan Nusa Tenggara Rp17,5 triliun serta Papua dan Maluku Rp27,15 triliun.
Dari 204 proyek infrastruktur yang direncanakan, sebanyak 47 proyek berada di Kalimantan, 40 proyek di Sumatera, 33 proyek di Papua dan Maluku, 32 proyek di Jawa, 28 proyek di Bali dan Nusa Tenggara serta 24 proyek di Sulawesi. (*)
Pewarta: Satyagraha
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
