Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) pada Selasa (28/10) akan menemui Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan buruh.

"Sebelum menteri di kabinet bekerja Presiden Joko Widodo dan M. Yusuf Kalla, bekerja, kami akan menemui menteri ini agar mereka tahu permasalahan apa yang sedang dihadapi buruh," kata Wakil Ketua Bidang Advokasi Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) DKI Jakarta M Toha di Jakarta, Senin.

FSPSI, kata M Toha, akan menemui Menteri Tenaga Kerja atau Dirjen, Sekjen Kementerian Tenaga Kerja  sebelum mereka menggelar unjuk rasa.

Pada Selasa (28/10) sekitar pukul 10.00 WIB, sebanyak 3.000 orang buruh akan berdemonstrasi menuntut kenaikan upah dimulai di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta dan aksi dilanjutkan di depan Gedung Istana Presiden.

"Sebelum aksi dimulai, saya akan menemui menteri untuk membicarakan tuntutan buruh diantaranya, menaikkan upah 2015, mencabut Inpres Nomor 9 Tahun 2013 dan ubah Permen Nomor 13 Tahun 2013 untuk meningkatkan kesejahteraan buruh," ujarnya.

Selain itu, kata dia, mencabut tenaga kontrak, menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada buruh.

"Kami berharap Menteri Tenaga Kerja ini, bisa menerima kita dengan baik dan mencarikan jalan keluar masalah yang dihadapi buruh," ujarnya.

Menurut dia, selama ini, upah yang diterima buruh masih jauh dari mencapai hidup layak, karena antara upah dengan biaya kebutuhan sehari-hari yang tinggi tidak sebanding.

"Pada akhir bulan, upah yang diterima buruh sudah habis untuk kebutuhannya dan melanjutkan hidupnya, buruh harus berhutang kesana-sini, sehingga buruh sulit meningkatkan kesejahteraannya," ujarnya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014