Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu, mengatakan Kepala BNPB Syamsul Maarif langsung memimpin rapat bersama pihak berwenang tersebut.
Rapat itu menghasilkan beberapa poin, di antaranya BNPB akan menyediakan anggaran pembangunan untuk 370 rumah atau hunian tetap, dan Pemda Karo akan bertindak sebagai pelaksana pembangunan di lapangan.
Poin berikutnya, menjalin kerja sama dengan TNI untuk segera membangun jalan panjang 3,8 km dan lebar 12 m menggunakan dana "on-call" BNPB sebesar Rp10 miliar dengan pola TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Selain itu, Pemprov Sumatera Utara akan bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembangunan hunian tetap dan relokasi.
"BNPB berharap agar Pemda Karo dan Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran untuk menangani Sinabung, dan tidak seluruhnya mengandalkan bantuan dari pusat," katanya.
Sebelumnya, dalam kunjungannya Presiden RI Joko Widodo memerintahkan untuk mempercepat relokasi Sinabung dengan memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya segera mempercepat izin yakni wajib selesai dalam dua hari untuk izin penggunaan lahan relokasi seluas 450 Ha di Kacinambun Puncak 2000.
Selanjutnya, Joko Widodo meminta Pemda Karo mempercepat pembangunan jalan menuju lokasi relokasi sepanjang 3,8 km dan lebar 12 meter dengan melibatkan pasukan TNI.
Sementara itu untuk mengantisipasi ancaman Erupsi Gunung Sinabung, sejumlah pihak juga diminta untuk menyiapkan lokasi relokasi bagi empat desa dan 1 dusun untuk jangka panjang, yakni Desa Guru Kinayan, Desa Berasitepu, Desa Gamber, Desa Kota Tunggal dan Dusun Sibintun.
"Untuk jangka pendek, Presiden Joko Widodo meminta agar disegerakan relokasi bagi Desa Bekerah, Simacem, Sukameriah," katanya.
(SDP-57/N002)
Pewarta: Abdul Malik
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
