Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika, Dionisius Mameyao, kepada Antara di Timika Rabu mengatakan, pertemuan SPSI PT Freeport dan dua perusahaan privatisasinya itu dengan James Moffet diharapkan bisa menemukan solusi agar ribuan pekerja tidak mogok kerja.
"Esok rombongan tiga PUK SPSI akan berangkat ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Moffet untuk menyampaikan tuntutan mereka. Kita berharap ini bisa selesai sehingga surat mogok kerja dari tanggal 6 November-6 Desember 2014 itu bisa dicabut kembali dan para pekerja segera kembali bekerja seperti biasa," kata Dionisius.
Pada Rabu petang hingga malam digelar pertemuan antara Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik Soetjipto bersama tiga PUK SPSI yang mengancam akan mogok kerja.
Suasana pertemuan sempat memanas lantaran terjadi perdebatan sengit antara pengurus PUK SPSI PT Freeport dan sejumlah tokoh masyarakat pemilik hak ulayat yang menyatakan tidak setuju dengan rencana mogok para pekerja PT Freeport.
Untuk menghindari adu fisik dengan pengurus PUK SOSI, Kapolres Mimika AKBP Jermias Rontini menenangkan tokoh masyarakat Suku Kamoro, Georgorius Okoare, ke lantai dasar Hotel Rimba Papua Timika, tempat pertemuan berlangsung.
Menurut Dionisius, pertemuan antara tiga PUK SPSI dengan pemimpin tertinggi Freeport McMoRan James Moffet di Jakarta diusulkan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto mengingat empat poin tuntutan ketiga PUK SPSI sulit direalisasikan oleh pihak manajemen perusahaan.
Salah satu butir tuntutan para pekerja yaitu meminta pencopotan dari jabatan (bukan mutasi atau pindah tempat) sebanyak 58 staf PT Freeport Indonesia dan mendesak dilakukan investigasi menyeluruh terhadap sejumlah kasus kecelakaan kerja di area pertambangan PT Freeport selama ini yang telah merenggut nyawa 44 pekerja.
Pemkab Mimika, kata Dionisius, menyambut positif rencana pertemuan tiga PUK SPSI dengan James Moffet di Jakarta mengingat waktu yang semakin mendesak.
"Kita juga belajar dari pengalaman mogok kerja karyawan PT Freeport tahun 2011 dimana dampaknya sangat luar biasa. Karena itu Pemkab Mimika dan semua tokoh masyarakat mengharapkan tidak ada lagi mogok kerja seperti pada 2011 itu," ujar Dionisius.
Disnakertrans Mimika menerima laporan bahwa sampai saat ini kegiatan produksi PT Freeport masih berjalan, meski ada pekerja yang menggelar mogok baik di tempat kerja, barak tinggal karyawan, maupun di kantor sekretariat PUK SPSI ketiga perusahaan.
"Tidak semua karyawan melakukan mogok, ada yang masih bekerja. Kegiatan produksi juga masih jalan. Kami berharap setelah ada pertemuan dengan pimpinan tertinggi Freeport maka karyawan bisa kembali bekerja," harapnya.
Disnarkertrans Mimika juga menerima laporan soal adanya oknum-oknum tertentu yang mengintimidasi pekerja yang masih bekerja. Tindakan intimidasi dan lain-lainnya itu dinilai bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan mengingat setiap pekerja memiliki hak untuk tetap bekerja atau melakukan mogok.
Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
