Jakarta (ANTARA News) - Hasil temuan terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan, mayoritas publik atau sebanyak 74,75 persen responden akan melihat kinerja Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 3-6 bulan kedepan untuk menentukan kepuasan.

Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar didampingi Dewi Arum, mengemukakan hal itu di Jakarta, Kamis, sambil menambahkan, sebanyak 16,83 persen publik menyatakan tidak puas, sebanyak 4,46 persen menyatakan puas, dan sisanya 3,96 persen tidak menjawab.

Survei LSI Denny JA itu dilakukan pada 27-28 Oktober 2014 dengan memakai sistem Qickpool Smartphone LSI)terhadap 1.200 responden se-Indonesia, dengan menggunakan metode mulsistage random sampling, dan tingkat keselahatan +/- 2,9 persen.

Survei juga dilengkapi dengan riset kualitatif, berupa FGD di tujuh ibukota provinsi terbesar penduduknya, In Depth Interview dan analisis media nasional.

Rully Akbar menjelaskan, LSI menilai ada 3 isu penentu yang akan berpengaruh pada Kabinet Presiden Jokowi-Jusuf Kalla dalam 3-6 bulan kedepan, yaitu isu pertama, dukungan rakyat terhadap Presiden Jokowi akan merosot, jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsisi dalam waktu dekat.

Karena berdasarkan hasil survei LSI belum lama ini bahwa jika BBM subsidi dinaikkan, maka yang paling dipersalahkan adalah Presiden Jokowi oleh sebanyak 51,20 persen responden, kemudian 32,40 persen responden menyalahkan DPR, 8 persen responden menyalahkan instansi lain, dan tidak menjawab 8,40 persen.

Isu kedua, keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi ditentukan oleh diberlakukannya Perppu Pilkada Langsung.

Karena berdasarkan survel LSI Dennya JA bahwa mayoritas publik, 81,25 persen menginginkan Pilkada dilaksanakan secara langsung, sebayak 10,71 persen responden memilih pilkada dipilih DPRD, sebanyak 4,91 persen memilih kepala daerah ditunjuk presiden dan 3,13 persen responden tidak menjawab.

Isu ketiga, menurut LSI, yang menentukan kepuasan pemerintahan Presiden Jokowi adalah soal janji kampanye, yaitu sebanyak 74,60 persen responden meminta Presiden Jokowi memenuhi janjinya untuk merealisasikan janji 3 Perpres bidang ekonomi, pemberantasan korupsi dan keberagaman serta 9 kontrak politiknya.(*)

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014