"Untuk itu kami telah bertemu unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka meminta masukan apa yang harus dilakukan, bahkan jika diperlukan akan meminta aparatur KPK untuk bertugas di Kemenpan-RB," kata Yuddy di Jakarta, Senin.
Menurut dia, sebelum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melangkah melaksanakan tugas, mengawasi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentu harus dilakukan pembenahan dari internal terlebih dahulu.
"Kami ingin Kementerian PAN -RB menjadi "center of excellence" atau pusat keteladanan bagi kementerian lain," kata dia.
Ia mengatakan pembenahan yang akan dilakukan fokus pada aspek integritas pegawai, laporan keuangan, penghematan anggaran dan lainnya.
Selain itu Yuddy mengatakan pihaknya akan melakukan konsultasi rutin dengan KPK untuk meminta masukan yang diperlukan.
Saat ditanya apakah Yuddy telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK, ia mengatakan akan segera menyerahkan dalam waktu dekat.
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
