Penetapan ini dimaksudkan untuk memudahkan penanganan di titik-titik lokasi yang dianggap sangat penting untuk ditangani segera,"Banda Aceh (ANTARA News) - Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh, H T Sama Indra menetapkan status tanggap darurat untuk penanganan banjir dan tanah longsor selama 14 hari terhitung mulai Minggu (2/11), karena semakin parahnya bencana alam yang melanda wilayah itu.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Selatan, Cut Syazalisma di Tapaktuan, Senin, mengatakan, penetapan status tanggap darurat itu, karena bencana banjir dan tanah longsor telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur di beberapa titik lokasi dan terganggunya aktivitas dan perekonomian masyarakat.
Menurut dia, penetapan status tanggap darurat itu dimaksudkan untuk memudahkan penanganan dan pendistribusian bantuan ke titik-titik lokasi bencana banjir dan tanah longsor.
"Penetapan ini dimaksudkan untuk memudahkan penanganan di titik-titik lokasi yang dianggap sangat penting untuk ditangani segera," ujarnya.
Di samping itu, kata Cut Syazalisma, penetapan status tanggap darurat itu juga bertujuan untuk memudahkan penyaluran bantuan dari pihak Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat serta juga untuk memudahkan akses bagi potensi yang ada lainnya di Kabupaten Aceh Selatan.
"Potensi yang ada lainnya di Aceh Selatan itu maknanya adalah jika ada pihak-pihak tertentu dari kalangan masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan dipersilahkan dengan memberikan kemudahan akses dari segala hal. Artinya bahwa Pemkab Aceh Selatan tidak akan mempersulitnya serta siap memfasilitasi secara full time," ucapnya.
Dia menyatakan, dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor selama masa status tanggap darurat, pihaknya berkoordinasi langsung dalam penanganan bencana alam dan diharapkan kepada semua pihak yang terkait agar ada keterpaduan dengan pemerintah dalam pelaksanaan di lapangan nantinya.
"Keterpaduan penanganan ini kita harapkan dapat tercipta antara pemerintah, masyarakat dan juga dengan para dunia usaha, sehingga tercipta sinergitas dan koordinasi yang solid nantinya saat realisasi di lapangan," ujarnya.
Dengan penetapan status tanggap darurat itu, pihaknya juga mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi Aceh melalui dinas terkait, dapat membantu perbaikan infrastruktur yang telah rusak serta juga membantu program perbaikan ekonomi untuk masyarakat korban banjir dan tanah longsor di Aceh Selatan.
Di bagian lain, Cut Syazalisma menyatakan, berdasarkan hasil pendataan sementara yang dilakukan pihaknya ke titik-titik lokasi banjir dan tanah longsor, kerugian materil ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.
Kerugian itu, menurutnya, dihitung dari jumlah rumah penduduk yang terendam mencapai ribuan unit, rusaknya fasilitas infrastruktur umum seperti jembatan, irigasi, saluran, badan jalan yang tergerus air, box colved yang rusak, erosi serta tanggul sungai yang rusak akibat dihantam banjir.
"Selain itu, juga lahan pertanian milik warga seperti lahan sawah yang siap panen, tanaman pala, cabai, cengkeh, sawit, serta jagung yang rusak akibat di terjang banjir, mencapai puluhan hektare," sebutnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga menginformasikan bahwa melihat semakin parahnya banjir luapan akibat telah dangkalnya Sungai Labuhan Haji maka untuk langkah penanganan darurat, Senin siang, pihaknya telah menerjunkan satu unit alat berat (beco) untuk melakukan pengerukan muara sungai yang semakin dangkal dan menyempit sehingga tidak bisa mengalirkan air hujan secara lancar ke laut.
"Pengerukan muara Sungai Labuhan Haji itu, dalam kapasitas penanganan tanggap darurat yang kita lakukan. Supaya air hujan dapat teraliri secara lancar ke laut. Sedangkan untuk penanganan secara permanen nantinya dengan cara menormalisasi kembali Sungai Labuhan Haji itu akan di tangani oleh dinas tekhnis dalam hal ini oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum," katanya.
Menyangkut kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian milik warga tersebut, kata Cut Syazalisma, saat ini terus didata secara detail dan rinci berikut juga perhitungan kerugian.
Hal itu, menurutnya, bertujuan memudahkan Pemkab Aceh Selatan mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat.
"Bupati Aceh Selatan telah meminta data kerugian akibat banjir dan tanah longsor itu pada kami, sebab rencananya dalam waktu dekat ini Bupati akan berangkat ke Jakarta melobi pihak kementerian terkait agar bersedia membantu penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh Selatan," ucapnya.
Pewarta: Heru Dwi S
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
