Sebagai bukti, kata Dede Yusuf, Komisi IX DPR RI telah menerima surat balasan dari Menteri Kesehatan Nila F Moeluk terkait dengan rencana rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan.
Rapat kerja tersebut akan membahas tentang road map kesehatan nasional untuk jangka 5 tahun, termasuk didalamnya mengenai program BPJS yang merupakan tanggung jawab dari Kemenkes
"Surat tersebut kami layangkan tanggal 4 November dan tanggal 7 November kami sudah mendapat surat balasan yang isinya adalah Menteri Kesehatan masih sedang sedang me-reoganize internalnya terkait dengan stakeholder yang ada dalam Kemenkes sehingga minta dijadwal ulang. Jadi DPR RI sudah bekerja," kata Dede di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Dalam surat itu, tambahnya, dijelaskan bahwa permintaaan jadwal ulang rapat kerja karena Kementerian Kesehatan ingin melakukan konsolidasi dengan semua stakeholder yang terkait dengan Kementerian Kesehatan.
"Poin utamanya adalah ingin melakukan konsolidasi, baik di internal Kemenkes dan penanggung jawab program di daerah. Sehubungan dengan itu, mohon kiranya agar rapat kerja Komisi IX dengan Kemenkes dapat dijadwal ulang agar kami benar-benar mantap dalam menyampaikan dan berdiskusi dengan pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI," kata politisi Demokrat itu.
Ia menambahkan, surat balasan dari Kementerian Kesehatan menunjukkan pemerintah sudah menganggap surat dari Komisi IX adalah resmi dan dibalas juga dengan resmi,.
"Jadi kita sudah bekerja. Bahwa kemudian dari pihak pemerintah (Kemenkes) belum siap, saya pikir hanya masalah penjadwalan saja, bukan masalah-masalah lain yang mungkin yang sekarang lagi ramai. Betul sekali tidak ada kaitannya dengan adanya dualisme di DPR RI," katanya.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
