"Zulkifli Hasan tadi dia konfirmasi (tidak datang), rencananya dijadwalkan ulang karena ada acara yang sama di MPR," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin.
Menurut Johan, KPK membutuhkan keterangan Zulkifli selaku mantan Menteri Kehutanan.
"Kapasitannya sebagai menteri kehutanan dulu, saksi untuk tersangka AM (Annas Maamun), mungkin ada kaitannya dengan perizinan karena ini untuk kasus alih fungsi hutan," tambah Johan.
Menurut Johan, kasus ini masih dikembangkan sehingga tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru.
"Kasus ini masih dikembangkan tapi dalam kasus dugaan korupsi pengajuan alih fungsi hutan ini siapa pun kalau ditemukan dua alat bukti yang cukup maka akan ditetapkan sebagai tersangka, sampai hari ini belum ada (tersangka)," tegas Johan.
Pengembangan kasus itu dapat menuju kepada proses pengajuan revisi alih fungsi hutan.
"Apakah berkembang kepada pengajuan revisi ke Kementerian Kehutanan itu yang masih dikembangkan tapi sampai hari ini belum ada semua pengakuan didalami pengakuan didukung bukti-bukti," ungkap Johan.
Sebelumnya Annas pernah menyatakan politisi Partai Amanat Nasional itu saat menjabat Menteri Kehutanan pernah memberikan izin terkait Pengajuan Revisi Alih fungsi hutan di Riau.
"Ada izin dari menteri. Siapa itu namanya? Zulkifli Hasan," kata Annas pada 17 Oktober 2014.
"Pengakuan tersangka didalami sepanjang pengakuan itu didukung oleh bukti-bukti jadi tidak sekadar pengakuan tapi pengembangannya adalah apakah ada pemberian atau tidak, bukan proses kewenangannya," tambah Johan.
Sebelumnya, Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Direktorat Jendral Pianologi Kehutanan Kementrian Kehutanan, Masyhud seusai diperiksa pada Kamis (16/10) menyatakan Zulkifli saat masih menjabat Menhut pernah menerima pengajuan revisi SK 673 terntang Perubahan Kawasan Hutan dari Gubernur Riau, Annas Maamun yang diajukan pada September 2014.
Namun, menurut Mahsyud permohonan itu ditolak Zulkifli karena berdasarkan hasil telaah Kemenhut permintaan itu tidak memiliki data pendukung yang kuat.
"Permintaannya tidak memiliki data pendukung yang kuat. Itu seperti zonase dan analisa landscape-nya. Saya kira karena hasil telaah kita tidak bisa memproses lebih lanjut maka permohonan itu ditolak oleh menteri," kata Masyhud.
KPK menyangkakan Annas dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya.
Bila terbukti melanggar pasal tersebut dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.
Tersangka kedua adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau yang diduga menyuap Annas Gulat Medali Emas Manurung.
Gulat Manurung disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan jabatan penyelenggara negara tersebut.
Bila terbukti melanggar pasal tersebut dapat dipidana penjara 1-5 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp dan maksimal Rp1 miliar.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan pada 25 September dan didapatkan barang bukti berupa uang sebanyak 150 ribu dolar Singapura dan Rp500 juta sehingga bila dijumlahkan total uangnya adalah sekitar Rp2 miliar.
Pemberian dilakukan Gulat agar kebun kelapa sawit miliknya seluas 140 hektar yang masuk dalam kawasan Hutan Kawasan Industri (HTI) dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam Area Peruntukan Lainnya (APL.
Kebun kelapa sawit itu berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
KPK juga menduga uang itu digunakan sebagai ijon proyek-proyek lain di Riau karena saat penangkapan dan pemeriksaan kita temukan daftar beberapa proyek yang nanti akan dilaksanakan di provinsi Riau.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
