Tuntutan dana kompensasi tersebut mereka sampaikan dalam aksi damai yang dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, di Kendari, Selasa.
Ketua SARA, La Umar, Mengatakan dana kompensasi eksodus kerusuhan Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp10 juta per KK sudah dijanjikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono sejak tahun 2010 lalu.
"Namun hingga sekarang dana tersebut belum juga dicairkan, maka dari itu kami datang ke DPRD Sultra untuk meminta kepada wakil rakyat agar dapat menjembatani kami untuk bertemu dengan pihak dinas terkait,"ujarnya.
Ia menambahkan sesuai dengan data Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah eksodus asal Maluku dan Maluku Utara di Sultra mencapai 53.839 Kepala Keluarga atau sekitar 255 ribu jiwa, jumlah tersebut tersebar diseluruh wilayah Sultra.
Menurutnya, seharusnya sudah harus memberikan dana kompensasi tersebut sehingga para pengungsi korban kerusuhan Maluku dan Maluku Utara bisa mendapatkan hak-hak mereka.
"Selain kompensasi dana sebesar Rp10 juta, sesuai dengan kesepakatan bersama Komisi delapan DPR RI menghasilkan keputusan berupa kompensasi bahan bangunan rumah (BBR) dan dana bantuan usaha bagi pengungsi,"ujarnya.
Menurutnya, jumlah pengungsi yang terbanyak ada di Kabupaten Buton, Kota Baubau, dan Kabupaten Wakatobi.
Sementara itu Sekretaris Komisi I DPRD Sultra, Bustam, Mengatakan pihaknya akan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan dan kejelasan agar para pengungsi tersebut dapat menerima hak mereka sebagai warga negara.
"Besok kami akan memanggil pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi dan Biro Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sultra,"ujarnya.
Massa pengungsi tersebut diterima oleh anggota DPRD Sultra dari Komisi I dan Komisi IV, yakni Bustam, Aswandi Andi, Surunudin, Wa Ode Farida dan Muniarty M Ridawan.
(KR-LAR)
Pewarta: La Ode Abdul Rahman
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
