Lebanon tidak lagi mempunyai presiden sejak Mei, karena perbedaan pendapat di antara anggota parlemen.
DK PBB "menyatakan keprihatinan mengenai kekosongan yang berkepanjangan di kantor kepresidenan dengan maksud untuk menjaga stabilitas dan kesatuan Lebanon," kata Duta Besar Australia Gary Quinlan, yang negaranya memimpin Dewan Keamanan, Rabu.
Badan tertinggi PBB meminta parlemen mengambil langkah "tanpa menunda" untuk menggelar pemungutan suara dan mengatakan politisi Lebanon harus menunjukkan "fleksibilitas dan rasa urgensi" yang diperlukan untuk menyepakati pengganti (presiden) Michel Sleiman.
Duta besar Australia menekankan bahwa Lebanon menghadapi satu ancaman Islam garis keras yang tumbuh dari Suriah saat berjuang untuk mengatasi pengungsi besar-besaran yang masuk ke negaranya.
Sekitar 30 persen penduduk Lebanon adalah pengungsi, kata Quinlan, seperti dilaporkan AFP.
(Uu.H-AK)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
