"Kita ini lagi baca serius. Lagi direview serius,. Jadi bukan cuma ngomong, ini beneran direview loh. Jadi bukan hal yang baru, tapi itu harus dijadikan putusan," kata Anies Baswedan usai menerima delegasi Indonesia Corruption Watch (ICW) di Gedung Kemendikbud Jakarta, Jumat.
Anies memperlihatkan dokumen Ujian Nasional yang akan dikaji ulang kepada wartawan media cetak, elektronik dan online.
Ia mengatakan, selama ini kebijakan Ujian Nasional (UN) dilakukan untuk pemetaan kualitas pendidikan dan kelulusan siswa di sekolah.
"Kita lihat apakah pemetaan ini tercapai atau enggak dengan pola sekarang. Ini bukan soal UN-nya tapi pemetaannya. Apakah dengan cara UN ini telah berhasil pemetaannya," katanya.
Sekitar satu tahun lalu, kata Anies, dirinya, secara pribadi telah menandatangani moratorium tentang Ujian Nasional.
"Dulu itu atas nama pribadi saya tapi sekarang kan saya bertindak atas nama negara. Sehingga solusinya berbeda," katanya.
Dalam kesempatan itu, Koordinator ICW Ade Irawan berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan bisa bertindak tegas terkait persoalan Ujian Nasional tersebut.
"Kami menolak UN, walaupun kami tidak anti dengan prosesnya. Kami berharap Pak Anies bisa tegas terkait UN ini," kata Ade Irawan.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Copywriter
Copyright © ANTARA 2014
