Dirjen menggarisbawahi para ABK harus tetap bersekolah.
“Tidak ada alasan apapun untuk menolak mereka. Mereka (ABK) harus tetap bersekolah, tidak boleh ada alasan untuk menolak mereka,"ujar Hamid pada pembukaan Gebyar PKLK, di Keraton Surakarta, awal pekan lalu.
Pada sektor guru, penyediaan guru dapat diupayakan melalui koordinasi pemerintah pusat maupun daerah.
"Persoalan guru itu bisa diupayakan, jangan sampai ada anak dikecewakan karena ditolak sekolah. Dia akan mengingat sepanjang hidup, dan akan tidak mau kembali bersekolah," katanya.
Pada sektor fasilitas sekolah, Hamid mengungkapkan adanya program penambahan ruang kelas baru yang diadakan tiap tahun.
"Setiap tahun, kita memiliki program penambahan ruang kelas, kalau itu kurang, bangunan sekolah bisa kita siapkan," tuturnya.
Selain itu terdapat solusi kelas inklusi.
Dia menjelaskan, para pengelola sekolah dapat mengambil program inklusi, yaitu menempatkan para ABK di sekolah reguler, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
Dirjen Dikdas mengemukakna baru 35 persen atau sekitar 125.000 ABK dari 350-an ribu peserta yang sudah terlayani dengan PKLK.
“Artinya, sebesar 65 persen ABK yang terlewatkan layanan PKLK,” katanya.
Hamid menegaskan perlu untuk menerapkan pola jemput bola terhadap para ABK.
"Kita harus aktif mencari mereka, dan harus kita carikan layanan pendidikan. Kita juga harus secara sukarela turun ke setiap keluarga, andaikata ada anak berkebutuhan khusus belum dapat layanan pendidikan, kita tarik mereka," katanya. (Kemdikbud/PIH/Gloria Gracia)
Editor: Copywriter
Copyright © ANTARA 2014
