Tidak ada piliihaan bagi presiden pada hari ini kecuali mengalihkan subsidi karena pemerintah siapapun pasti akan terpaksa melakukan hal ini,"Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak bisa dihindari oleh pemerintah, karena terjadinya defisit anggaran.
"Tidak ada pilihaan bagi presiden pada hari ini kecuali mengalihkan subsidi karena pemerintah siapapun pasti akan terpaksa melakukan hal ini," kata Abdul Kadir Karding di Jakarta, Selasa.
Karding mengatakan defisit transaksi berjalan telah berlangsung selama tiga tahun berturut turut. Hal itu menurut dia menyebabkan biaya belanja pemerintah sudah dibiayai oleh utang.
"Defisit anggaran kita tahun 2014 mencapai Rp106 triliun," ucapnya.
Dia menjelaskan sebagai solusi atas kejadian itu, pemerintah harus mampu mengelola sendiri minyak mentah dan menghentikan, dan memastikan berapa banyak pengalihan subsidi.
Karding menegaskan pengalihan subsidi itu harus jelas diberikan, misalnya, ke sektor infrastruktur, kesehatan, pangan dan lain-lain.
"Dan yang terpenting segera mengusut dan memberantas mafia migas yang selama ini ada dalam industri migas Indonesia," ujarnya.
Selain itu menurut Karding, menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kewenangan pemerintah, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPR.
Presiden Joko Widodo mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut merupakan pilihan yang harus diambil pemerintah untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif menjadi produktif, sehingga dapat dirasakan oleh lebih banyak orang, di antaranya untuk sektor infrastruktur dan pendidikan.
Selain itu, bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
