Sebenarnya sudah ada kesepakatan antara Kementerian Perhubungan RI dan Organda untuk menaikkan tarif yang sesuai dan tidak merugikan siapapun
Sukabumi (ANTARA News) - Kepala Polri Jenderal Sutarman mengatakan, menghadapi mogok nasional yang dilakukan oleh sopir dan pengusaha angkutan umum, pihaknya sudah menyediakan armada angkutan untuk membantu warga.

"Sebenarnya sudah ada kesepakatan antara Kementerian Perhubungan RI dan Organda untuk menaikkan tarif yang sesuai dan tidak merugikan siapapun," kata Sutarman di Sukabumi, Rabu.

Namun kata dia, mogok nasional dilakukan mungkin karena masih ada tuntutan pengusaha maupun sopir angkutan umum. "Asalkan tidak anarkis. Dan kami pun akan membantu masyarakat pengguna angkot dengan menyediakan armada untuk mengangkut mereka," kata Kapolri.

Menurutnya, unjuk rasa maupun mogok beroperasi adalah hak seluruh warga Indonesia sebagai imbas dari naiknya harga bahan bakar minyak subsidi.  "Namun, alangkah baiknya dilakukan dengan cara yang lebih elegan dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat banyak, seperti melarang angkutan umum lainnya beroperasi atau unjuk rasa secara anarkis," lanjut dia.

Ia mengakui bahwa BBM merupakan kebutuhan utama masyarakat, sehingga naiknya harga BBM subsidi dipastikan akan menuai protes dari berbagai elemen masyarakat. Jika ada unjuk rasa, polri tidak hanya mengamankan tetapi juga melayani, karena unjuk rasa merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan suara dan dilindungi oleh undang-undang.

"Namun, jika unjuk rasanya anarkis maka kami tidak segan melakukan tindakan tegas. Tapi sebelum melakukan tindakan kami akan memberikan peringatan dan pembinaan agar selama menyampaikan pendapatnya massa bisa bersikap tenang agar kondisi keamanan tetap kondusif," tambahnya.

Pewarta: Aditya A Rohman
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014