"Kedua kelompok masyarakat ini mendominasi angka kemiskinan nasional," tambahnya.
Ia menjelaskan kenaikan harga premium bersubsidi dari Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter, dan solar Rp5.500 per liter menjadi Rp7.500 per liter, secara spontan akan meningkatkan angka kemiskinan.
Jumlah masyarakat miskin, terutama yang bekerja sebagai petani dan nelayan diperkirakan naik apabila pemerintah tidak segera menetralisir dengan program tepat sasaran. Program itu pun sebaiknya dilaksanakan dalam jangka panjang, katanya.
Berdasarkan data statistik dari BPS, Maret 2014 jumlah penduduk miskin sebesar 28,3 juta jiwa yang tersebar di kota dan desa atau 11,25 persen dari penduduk Indonesia.
Standar yang digunakan sebagai batas kemiskinan berdasar pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp302.735.
Padahal, menurut Mamur, standar yang dipakai BPS masih terlalu rendah.
"Dengan angka, 300 ribuan rupiah per kapita bulan, artinya hanya 10.000 rupiah per kapita per hari. Padahal untuk hidup layak saat ini seharusnya 30 ribu rupiah per kapita per hari, yang artinya Rp900 ribu per kapita per bulan," katanya.
Dia merasa yakin, apabila standar kemiskinan Rp900.000 per kapita per bulan, jumlah penduduk miskin di Indonesia bisa dua atau tiga kali lipat jumlahnya, dan menembus angka 30 persen lebih penduduk Indonesia.
Pada kenaikan harga BBM kali ini, Mamur sangat tidak yakin pemerintah dapat menjamin semua harga selain BBM yang naik, harga komoditas lain tidak akan berubah.
Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
