"Dalam waktu dekat kami akan lakukan penggalangan tanda tangan bersama teman-teman lintas fraksi yang lain untuk penggunaan hak interplasi agar dapat direalisasikan secepatnya," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo lewat layanan pesan Blackberry di Jakarta, Kamis.
Menurut Bambang, Presiden Joko Widodo harus menjelaskan dasar pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sementara harga minyak dunia sedang turun.
"Bagaimana hitung-hitungannya? Jangan seenaknya saja menempuh jalan pintas dengan mengalihkan beban fiskal pemerintah ke pundak rakyat," ujarnya.
Ia mengatakan, "apabila penjelasan Presiden atau pemerintah memuaskan maka hak interpelasi selesai, tapi kalau penjelasannya tidak memuaskan maka DPR bisa menggunakan hak yang lain."
"Jika jawaban Presiden nanti tidak memuaskan, terutama tentang perhitungan biaya pokok produksi BBM yang sesungguhnya, kami akan gunakan hak lainnya yaitu hak angket sebelum hak menyatakan pendapat," katanya.
Dia mengatakan Fraksi Golkar di DPR menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak masuk akal karena harga minyak di pasar internasional turun drastis sehingga lebih rendah dari asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan.
"APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak 105 dolar AS per barel, sementara harga minyak saat ini di di bawah 80 dolar AS per barel," ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa sesuai Undang-Undang tentang APBN Perubahan 2014, kewenangan menaikkan harga BBM bersubsidi ada ditangan pemerintah dengan beberapa prasyarat kondisi.
"Prasyarat kondisinya yaitu untuk menaikkan harga BBM harus didasarkan pada dua pertimbangan yaitu harga minyak dunia dan kurs dolar terhadap rupiah," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
