Karhutla merupakan tanggung jawab semua pihak. Karena itu sikap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang terkesan mengistimewakan LSM harus diakhiri karena berpotensi menimbulkan masalah baru dan pergesekan di kemudian hari,"
Jakarta (ANTARA News) - Legislator di DPR RI menilai pemerintah perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan kebakaran hutan agar lebih efektif.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron di Jakarta, Kamis mengatakan, upaya pemerintah untuk menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melakukan "blusukan" ke Riau, belum lama ini perlu diapresiasi, namun demikian hal itu harus diikuti sikap yang benar dengan tidak mengkotak-kotakkan kepentingan kelompok tertentu.

"Karhutla merupakan tanggung jawab semua pihak. Karena itu sikap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang terkesan mengistimewakan LSM harus diakhiri karena berpotensi menimbulkan masalah baru dan pergesekan di kemudian hari," katanya.

Menurut Herman, persoalan karhutla, tidak hanya menyangkut lingkungan karena peristiwanya lebih banyak terjadi di konsesi masyarakat dan bukan hutan.

"Ada beragam persoalan di dalamnya seperti budaya membakar dalam membuka lahan, kurangnya pemberdayaan masyarakat serta sederet persoalan sosial lain. Karena itu, masukkan semua pihak sangat penting untuk menjaga keutuhan bernegara," katanya.

Herman menyarankan, Menteri LHK perlu lebih selektif terhadap LSM lingkungan karena tidak semuanya mempunyai motif baik dan tulus membantu.

Sementara itu, Pakar Hukum Lingkungan Universitas Pajajaran (Unpad) Daud Silalahi menyatakan, Kementerian LHK sebenarnya bisa mengandalkan data satelit, monitoring kebakaran hutan, pemetaan tingkat kerawanan kebakaran milik Pemerintah Provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Data penting lain adalah sistem deteksi dini (early system warning) yang banyak dimiliki korporasi.

"Data-data tersebut memiliki akurasi tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan sekaligus mampu menyelesaikan berbagai persoalan terkait karhutla jika diimplementasikan secara benar," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014