Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan ekspor dan investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) sebagai upaya untuk mengurangi defisit neraca pembayaran, kata pendidik forex dunia Mario Singh.

"Defisit perdagangan transaksi berjalan sekitar Rp6,8 miliar dolar AS pada triwulan III-2014 dapat diatasi dengan dengan meningkatkan ekspor, karena semakin banyak ekspor kita mendapatkan lebih banyak uang dari negara tujuan ekspor," kata Pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) FX1 Academy di Jakarta, Kamis.

Dengan meningkatkan FDI, katanya, pemerintah memperoleh uang masuk dari penanaman modal oleh investor asing sehingga lebih banyak uang masuk daripada uang keluar.

Ia mengatakan defisit transaksi berjalan merupakan satu bagian dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Untuk menilai neraca pembayaran, ada beberapa hal yang mempengaruhi yakni defisit transaksi berjalan, neraca keuangan dan neraca modal.

"Ketiga hal itu bersama-sama menentukan neraca pembayaran, apakah defisit atau surplus," katanya.

Ia mengatakan Indonesia mempunyai neraca keuangan dan neraca modal yang kuat, sehingga jumlah keduanya jika ditambahkan adalah sekitar Rp13,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada triwulan III-2014. Walaupun defisit transaksi berjalan mencapai Rp6,8 miliar AS, namun Indonesia masih surplus 0,1 miliar dolar AS.

Presiden Jokowi, katanya, ingin mengatasi defisit transaksi berjalan itu antara lain dengan pengalihan alokasi dana BBM subsidi untuk meningkatkan produktivitas sektor lainnya seperti infrastruktur, pertanian dan kelautan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk strategi perdagangan, Mario menekankan pemerintah Indonesia harus terus memantau nilai tukar rupiah dan menjaga agar nilai tukar rupiah tidak tambah melemah.

"Jika rupiah tambah melemah, pengembalian obligasi berjangka 10 tahun akan negatif, sehingga orang-orang akan mengeluarkan uang dari Indonesia," katanya.

Ia memberikan contoh jika rupiah melemah di atas Rp10 ribu mungkin Rp13 ribu terhadap dolar AS, itu akan memicu sekitar Rp10 miliar uang keluar negeri sehingga mengurangi jumlah investasi dalam negeri.

"Kondisi seperti ini bukan sesuatu yang diinginkan Presiden Jokowi, karena 30 persen khususnya dari produk domestik bruto (PDB) tergantung pada jumlah FDI, investasi yang masuk," katanya. 

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014