"Saya setuju dan sepakat dengan adanya obral jabatan karena itu sangat penting untuk memberikan insentif bagi mereka yang merasa mampu bekerja dan menduduki posisi tertentu," kata dia pada diskusi "Revolusi Mental Layanan Publik" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu.
Ia menambahkan, untuk mengawal kinerja pemenang lelang perlu ada sistem yang komprehensif sehingga pemegang jabatan meniadi lebih bertanggung jawab karena ada tuntutan dan target yang mesti dicapai dalam jangka waktu tertentu.
"Jika gagal diberhentikan saja dan dicari orang yang lebih mampu. Saya kira itu lebih adil," kata Ketua Komisi X DPR ini.
Menurut dia, sistem birokrasi yang menggunakan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) itu kurang adil karena orang menduduki jabatan bukan karena kinerjanya sehingga menjadi disinsentif bagi pegawai rajin dan bersemangat kerja tinggi.
"Sekarang bukan saatnya lagi memberikan insentif berdasarkan senioritas dan kepangkatan. Seharusnya meski pangkat rendah asal kinerjanya lebih baik, ya itu yang harus menjadi pemimpin," imbuh dia.
Ia mengatakan kinerja sebagian birokrat kurang maksimal karena sanki bagi mereka saat ini sangat lemah dan tidak memberi efek jera.
Namun Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan sistem politik para anggota DPR juga mempengaruhi kinerja birokrat karena keduanya bagian yang tidak bisa terpisah.
"Hubungannya jika politikus bertindak demikian maka para birokrat yang menjadi mitra DPR bisa bertindak sama karena jika ada masalah mereka bisa kongkalikong," kata dia.
Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
