Hal ini murni merupakan masalah penegakan hukum."
Puerto Princesa, Filipina (ANTARA News) - Sebuah pengadilan di Filipina Senin menyatakan sembilan nelayan asal Tiongkok bersalah atas aksi perburuan ilegal dan mendenda masing-masing nelayan sebesar 102.000 dolar AS, setelah tertangkap mengambil ratusan kura-kura laut di perairan di Laut Cina Selatan yang disengketakan.

Keputusan pengadilan Filipina itu dibuat di tengah kebuntuan sengketa teritorial yang berkelanjutan antara Filipina dan Tiongkok, lapor Reuters.

Pemerintah Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah di Laut Cina Selatan yang diyakini kaya dengan kandungan mineral serta cadangan minyak dan gas.

Selain kedua negara tersebut, beberapa negara lain juga mengklaim wilayah di laut Cina Selatan, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam dan Taiwan.

Polisi Filipina menangkap kesembilan nelayan asal Tiongkok itu pada Mei dan menyita perahu mereka dari perairan Half Moon Shoal, wilayah sengketa berjarak 200 mil di zona ekonomi eksklusif Filipina.

Awalnya, polisi Filipina menemukan 11 nelayan Tiongkok di perahu itu, tetapi dua nelayan ternyata masih berstatus anak di bawah umur sehingga keduanya dipulangkan tanpa dikenakan tuntutan apapun.

Setelah menjalani persidangan selama tiga bulan, Hakim Ambrosio de Luna menyatakan para nelayan itu bersalah atas perburuan di perairan Filipina dan kepemilikan ilegal penyu hijau yang dilindungi.

Hingga sekarang masih belum jelas bagaimana para nelayan itu akan menemukan dana untuk membayar denda, tetapi mereka akan menghadapi hukuman enam bulan penjara jika mereka gagal untuk membayar.

Namun, para nelayan telah menjalankan masa tahanan itu, sehingga mereka akan bisa dibebaskan.

Perairan Half Moon Shoal berada 111 kilometer (60 mil laut) di sebelah barat Palawan, yakni pulau paling barat di Filipina. Perairan itu terletak di tepi timur dari rantai pulau Spratly.

Tiongkok mengklaim hampir semua wilayah di Laut Cina Selatan, termasuk Half Moon Shoal dan daerah lainnya di dekat Palawan yang juga diklaim oleh Filipina.

Juru bicara Departmen Luar Negeri Filipina Charles Jose mengatakan bahwa keputusan pengadilan itu seharusnya tidak perlu memperumit hubungan Filipina dengan Tiongkok.

"Hal ini murni merupakan masalah penegakan hukum," kata Jose.

Sementara itu, juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Manila tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar.

Pemerintah Tiongkok sebelumnya mendesak pemerintah Filipina untuk segera melepaskan para nelayan itu, dengan mengatakan bahwa Tiongkok memiliki "kedaulatan tak terbantahkan" atas wilayah perairan tersebut.

Tiongkok juga menolak untuk bekerja sama dalam proses hukum dan gagal memberikan pengacara atau penerjemah untuk sembilan nelayan itu - sebuah langkah yang dinilai jaksa penuntut Filipina sebagai upaya menunda proses hukum.

Departemen Luar Negeri Filipina akhirnya menyediakan seorang penerjemah untuk para nelayan yang mengikuti persidangan pada Senin ini. (Y012/AK)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014