Jangan diam. Harus tegas kalau pegawai masih kurang. Taruhannya pelayanan yang buruk sehingga menjadi sorotan masyarakat,"Karimun, Kepri (ANTARA News) - Legislator Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Zaizulfikar mengatakan, pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah di Tanjung Balai Karimun jangan diam soal kekurangan pegawai karena akan berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat.
"Jangan diam. Harus tegas kalau pegawai masih kurang. Taruhannya pelayanan yang buruk sehingga menjadi sorotan masyarakat," katanya di sela inspeksi mendadak bersama sejumlah legislator yang tergabung dalam Komisi I DPRD Karimun di RSUD Karimun, Senin.
Zaizulfikar bersama rekan-rekannya mengecek langsung pelayanan administrasi dan apotek RSUD Karimun. Ia sempat menanyakan petugas yang melayani pembelian obat hanya dua orang.
Kondisi tersebut menyebabkan keluarga pasien yang hendak membeli atau menukar resep dokter dengan obat harus antre relatif lama karena satu petugas merangkap apoteker sekaligus kasir.
"Kalau begini keadaannya, wajar masyarakat masih banyak mengeluhkan buruknya pelayanan RSUD. Kami sebagai wakil rakyat sering menerima pengaduan," katanya.
Ia mengatakan, kekurangan pegawai di RSUD dengan enam lantai itu belum mendukung status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menuntut pelayanan prima bagi masyarakat.
"Ini dampak dari tidak adanya penerimaan pegawai. Sudah 10 tahun kita tidak membuka penerimaan CPNS, yang ada penerimaan honorer yang tidak transparan," katanya.
Ia berharap pimpinan RSUD mendata jumlah pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan honorer untuk disampaikan ke dewan sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja pelayanan kesehatan.
"Kami minta didata, kurangnya berapa, bidang apa saja. Intinya, kepuasan masyarakat merupakan yang utama, tidak ada alasan pegawai kurang sehingga pelayanan tidak maksimal," katanya.
Pada kesempatan sama, Direktur RSUD Karimun Agung Martyarto membenarkan bahwa jumlah pegawai masih kurang. "Kemarin ada tiga honorer yang bertugas di pelayanan obat yang pindang. Jadi sekarang tinggal dua orang, satu merangkap asisten apoteker dan kasir," katanya.
Agung mengatakan kekurangan pegawai juga dialami pada bidang-bidang lain. Ia mengatakan kondisi tersebut sudah dilaporkan ke pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah.
"Kita kan sudah lama tidak menerima pegawai," katanya.
Inspeksi Komisi I DPRD Karimun dilakukan terkait banyaknya pengaduan masyarakat soal belum maksimalnya pelayanan kesehatan di RSUD, termasuk pelayanan BPJS Kesehatan.
Selain ke RSUD, Komisi I yang dipimpin wakil ketua Sumardi didampingi beberapa anggotanya juga melakukan inspeksi di Puskesmas Tanjung Balai Karimun, Meral dan Tebing.
"Hasil sidak ini akan kita bahas dan evaluasi agar ada perbaikan dari yang sudah-sudah," kata Sumardi.
Pewarta: Rusdianto
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
