Kamis, 17 Agustus 2017

Jajak : Masyarakat Bali lebih menerima revitalisasi

| 6.778 Views
Jajak : Masyarakat Bali lebih menerima revitalisasi
ilustrasi Pulau Bali (istimewa)
Revitalisasi sepertinya menjadi pilihan jalan tengah bagi penanganan Teluk Benoa, kalau melihat data yang kami peroleh. Karena pilihan ini lebih kuat dari pada opsi reklamasi atau menolak reklamasi,"
Jakarta (ANTARA News) - Hasil Jajak pendapat dari Indo Survey & Strategy di Provinsi Bali terkait dengan isu Teluk Benoa menyebutkan masyarakat di Pulau Dewata itu lebih menerima kebijakan revitalisasi dari pada kebijakan reklamasi terhadap Teluk Benoa.

Dari 600 responden, sebanyak 53,2 persen memilih dilakukan revitalisasi, sebanyak 5 persen memilih reklamasi, sedangkan yang menolak reklamasi 32,4 persen dan sisanya sembilan persen menyatakan tidak tahu.

"Revitalisasi sepertinya menjadi pilihan jalan tengah bagi penanganan Teluk Benoa, kalau melihat data yang kami peroleh. Karena pilihan ini lebih kuat dari pada opsi reklamasi atau menolak reklamasi," kata Direktur Eksekutif Indo Survey & Strategy, Hendrasmo dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu.

Namun, lanjutnya, apabila masyarakat ditanyakan memilih revitalisasi atau menolak reklamasi/revitalisasi, mayoritas masyarakat di Bali, yakni 65 persen memilih dilakukan revitalisasi, 32 persen menolak reklamasi maupun revitalisasi sedangkan 3 persen responden menyatakan tidak tahu.

Hendrasmo menjelaskan, alasan mereka yang mendukung revitalisasi adalah meningkatkan lapangan kerja yakni sebanyak 45 persen, dan sebanyak 22 persen karena alasan meningkatkan perekonomian di Bali.

Sedangkan mereka yang menolak revitalisasi, sebanyak 46 persen menyatakan revitalisasi akan merusak mangrove, dan sebanyak 22 persen responden menyatakan revitalisasi akan meningkatkan abrasi laut.

Walaupun mayoritas masyarakat di Bali menilai daerahnya lebih maju dari pada daerah lain, sebanyak 31,4 persen responden menyatakan kurangnya lapangan pekerjaan masih menjadi persoalan paling penting yang harus dipecahkan, menyusul biaya pendidikan dan kesehatan serta persoalan infrastruktur.

Jajak pendapat tersebut dilakukan di awal bulan 2-9 November 2014, di 9 Kabuten/Kota di Bali melalui wawancara tatap muka dengan 600 responden, dilakukan dengan metode "Multi Stage Random Sampling" dan memiliki tingkat kesalahan +/- 4 persen.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2014

Komentar Pembaca
Baca Juga