Kepastian penghapusan KTKLN tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan perbincangan dari Istana Kepresidenan, Jakarta, melalui jaringan telekomunikasi "e-Blusukan" dengan perwakilan TKI di delapan wilayah penempatan luar negeri, Minggu.
Dalam layar televisi terlihat banyaknya spanduk ataupun tulisan tangan dari perwakilan negara penempatan tersebut yang menginginkan agar KTKLN dihapuskan.
Menurut pengakuan para TKI tersebut, mereka agak takut untuk pulang ke Tanah Air karena akan mendapatkan permasalahan terkait KTKLN tersebut. Apalagi jika tidak memiliki kartu tersebut nantinya akan diarahkan untuk membayar sejumlah uang.
Oleh karena itu, ketika Presiden Jokowi mengatakan KTKLN dihapus, maka sontak para perwakilan TKI tersebut bersorak gembira, bahkan ada yang meloncat kegirangan.
Presiden Jokowi menyatakan, dirinya sudah banyak mendengar masukan terkait permasalahan TKI dan berjanji pemerintah akan melakukan perbaikan-perbaikan agar para pekerja Indonesia di luar negeri tersebut mendapatkan pelayanan yang baik.
"Kita akan perbaiki permasalahan TKI itu secara total. Buruh migran harus mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah Indonesia," kata Presiden.
Perwakilan TKI dari Malaysia menyampaikan 15 jenis permasalahan yang dihadapi buruh migran Indonesia yang disampaikan Rusdinadar Sigit selaku perwakilan pekerja Indonesia di Malaysia.
Ia mengemukakan ke-15 permasalahan itu, antara lain kontrak kerja, gaji tidak dibayar, KTKLN, pendidikan anak TKI, banyaknya pekerja ilegal, masalah perkawinan hingga proses pemulangan TKI yang dilakukan oleh perusahaan swasta yang dianggap mahal biayanya.
"Sejumlah permasalahan yang bisa disampaikan, semoga pemerintah memiliki solusinya," katanya.
Berkaitan dengan "e-Blusukan", perwakilan TKI dari Malaysia menyambut gembira ucapan dari Presiden Jokowi, dan berharap mereka bisa menyampaikan informasi terkait permasalahan mereka di sejumlah negara.
Menurut salah seorang perwakilan TKI Muhamad Anom, melalui "e-Blusukan", maka para TKI bisa melaporkan secara langsung permasalahnnya kepada Presiden Jokowi.
"Manfaatnya, kita bisa ketahui langsung. Seperti yang kita dengar tadi bahwa Presiden menyetujui penghapusan KTKLN," ucapnya.
Untuk itu, lanjut dia, acara E-Blusukan diharapkan terus ada, bahkan kalau perlu setiap bulan mengingat permasalahan setiap saat bisa terjadi.
"Jika ada kegiatan ini, maka kami bisa melaporkannya secara langsung ke Presiden," katanya menambahkan.
Presiden Jokowi dalam "e-Blusukan" itu, antara lain didampingi Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.
Pewarta: N. Aulia Badar
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2014
