"Butuh anggaran Rp1,191 triliun, hampir Rp2 triliun kalau validasi dilakukan Pendataan Program Perlindungan Sosial," kata dia, dalam perbincangan di Kantor Berita ANTARA, di Jakarta, Rabu.
Sementara jika dilakukan verifikasi data hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk keseluruhan data dan hanya makan waktu tiga bulan.
Verifikasi data diperlukan untuk memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan pemerintah melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Seluruh program jaminan sosial pemerintah ini sangat mengandalkan ketepatan dan kesahihan data agar tepat sasaran dengan ekses merugikan yang minimal.
Beberapa pengamat mengajukan kritik, ketersediaan data berbasis elektronik secara nasional sangat memudahkan hal ini terwujud, agar konektivitas program, penerima, dan pelaksana lapangan bisa terwujud secara efisien dan efektif.
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014
