Dalam kunjungan ke kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (2/12), Tanizaki menegaskan komitmen Jepang untuk meningkatkan kerja sama kelautan dan perikanan dengan Indonesia.
Berdasarkan pernyataan tertulis dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Rabu, Dubes Tanizaki menggarisbawahi perlunya peningkatan kerja sama perikanan berkelanjutan, antara lain penegakan hukum dalam penangkapan ikan ilegal dan kejahatan perikanan lainnya, serta pengelolaan sumber daya laut.
Sebelumnya, mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda yang hadir saat pelantikan Presiden Joko Widodo, 20 Oktober lalu, juga mengatakan negaranya sangat ingin meningkatkan kerja sama kelautan dengan Indonesia, mengingat Jepang juga negara kepulauan.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga telah melakukan inisiatif penyelenggaraan Forum Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan kerja sama industri dan satuan pendidikan kelautan dan perikanan.
"Kegiatan ini menjadi wadah bagi penyelenggara pendidikan kelautan dan perikanan untuk bersinergi dengan dunia usaha dan industri, terutama dalam menyediakan SDM tangguh dan kompeten sesuai kebutuhan dunia kerja," kata dia.
Selain itu, Menteri Susi telah memberlakukan jeda atau moratorium bagi penggunaan kapal bekas milik asing untuk menangkap ikan serta menandatangani nota kesepahaman dengan TNI Angkatan Laut dalam kerja sama pengamanan teritorial laut Indonesia dan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga menyatakan akan mendorong usaha pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pengolahan hasil perikanan dunia.
Pewarta: A Fitriyanti
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
