Pernyataan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah pemungutan suara "kontroversial" oleh parlemen Prancis.
"Posisi AS jelas, bahwa kami mendukung negara Palestina tapi percayalah itu hanya dapat dicapai melalui negosiasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah terkait status akhir," kata wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Marie Harf.
Anggota parlemen Prancis pada Selasa memutuskan mengakui Palestina sebagai negara. Keputusan itu langsung memicu amarah Israel, yang mengatakan "tindakan sepihak" seperti itu akan membahayakan upaya mewujudkan perdamaian Timur Tengah.
Pemungutan suara itu - yang tidak mengikat pemerintah, tetapi sangat simbolis - datang saat negara-negara Eropa mencari cara-cara alternatif untuk memulai kembali proses Timur Tengah yang terhenti.
Keputusan itu menyusul keputusan serupa Swedia yang secara resmi mengakui negara Palestina.
Harf menekankan bahwa pemungutan suara Selasa oleh majelis rendah Majelis Nasional Perancis adalah posisi pemerintah yang tidak mengikat dan sikap Pemerintah Prancis tetap tidak berubah.
Tapi dia mengakui jika "Saya pikir apa yang Anda lihat adalah orang-orang di seluruh dunia mulai bersikap dan mengatakan status quo tidak dapat diterima".
"Kami telah mengatakan itu. Setiap orang sudah (mengatakan) -- banyak orang mengatakan hal itu. Tapi kami sangat yakin bahwa cara untuk mencapai dua negara adalah melalui negosiasi langsung," katanya bersikeras.
Menteri Luar Negeri John Kerry tahun ini melakukan dorongan intensif Amerika Serikat untuk perdamaian Timur Tengah, namun usahanya akhirnya gagal, dirusak oleh langkah-langkah yang diambil oleh kepemimpinan Israel dan Palestina, demikian AFP.
(G003)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
