"Kita tetap menggunakan kuota yang ditetapkan APBN-Perubahan. Pertamina mendapatkan tugas untuk tetap menyediakan BBM dengan harga subsidi," katanya seusai mengikuti rapat koordinasi membahas kuota BBM, pembangunan kilang dan masalah kelistrikan di Jakarta, Rabu malam.
Sudirman mengatakan distribusi premium maupun solar bersubsidi dipastikan aman hingga tahun baru dan Pertamina harus memastikan ketersedian pasokan, meskipun dalam realisasinya kuota 46 juta kiloliter dapat terlampaui.
"Pertamina sementara menggunakan uangnya dulu, untuk menutupi kelebihan penyaluran BBM bersubsidi, nanti pemerintah akan mengganti kelebihannya," jelasnya.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan kelebihan biaya dari distribusi BBM bersubsidi sepenuhnya berasal dari dana perseroan, yang nantinya akan diganti pemerintah seusai dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Dananya dari Pertamina, mereka sudah bilang dari keuangan sendiri dan mereka siapkan BBM bersubsidi tersedia hingga 31 Desember 2014. Dan yang penting Pertamina secara bisnis tidak rugi," kata Menkeu.
Kebutuhan BBM bersubsidi diperkirakan makin meningkat menjelang akhir tahun, karena konsumsi dipastikan bertambah dengan adanya perayaan natal serta tahun baru, sehingga pasokan serta distribusi harus aman dan tidak mengalami gangguan.
Pembangunan Kilang dan Kelistrikan
Terkait hasil rakor mengenai kilang dan kelistrikan, Menkeu mengatakan pemerintah telah menunjuk Pertamina sebagai off taker dari kilang minyak yang direncanakan pembangunannya di Bontang, Kalimantan Timur.
"Pertamina bersedia menjadi off taker, tadi sudah diajak berbicara baik-baik. Yang penting proses bidding bisa dilakukan sekarang. Kami juga memberikan Tax Holiday 10 tahun dahulu, kalau kebanyakan nanti kita review," katanya.
Menurut rencana, pembangunan kilang minyak yang bisa menampung produksi 300 ribu barel per hari ini akan berdiri di lahan seluas 500 hektar dan telah menarik minat beberapa investor dari luar negeri untuk ikut berpartisipasi.
Pembangunan kilang diharapkan dapat mengurangi beban impor migas yang selama ini cukup tinggi dan menjadi salah satu penyumbang tingginya nilai defisit neraca perdagangan, sehingga kebutuhannya menjadi sangat mendesak.
Sementara, terkait kelangkaan instrumen kelistrikan di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo mengatakan pemerintah siap membangun 47 infrastruktur kelistrikan untuk daerah terpencil, pulau terdepan dan daerah perbatasan.
"Sebanyak 47 (sarana kelistrikan) untuk daerah perbatasan, misalnya antara Timor Leste dengan Pulau Timor serta Kalimantan Utara dengan Malaysia, akan dibangun dan dilakukan sepenuhnya mulai 2015," katanya.
Pemerintah memastikan pendanaan program pembenahan infrastruktur kelistrikan 35 ribu MW, sebagian besar berasal dari skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah-Swasta, karena pemerintah tidak memiliki dana memadai untuk membangun sarana infrastruktur.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
