"Pertemuan dengan SBY penting agar KMP bisa mendapatkan penjelasan dan masukan secara langsung dari pihak yang membuat dan mengeluarkan Perppu," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.
Dia mengaku memahami kekecewaan SBY ketika Musyawarah Nasional Partai Golkar memutuskan menolak Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tersebut.
"Namun, SBY juga harus memahami bahwa saat KMP menyetujui SBY mengeluarkan Perppu, mereka belum mengetahui secara detail materi dan isi dari Perppu Pilkada," katanya.
Fahri mengatakan partai-partai politik yang tergabung dalam KMP mesti secara intensif membagas materi dalam peraturan pemerintah penganti undang-undang tersebut sebelum memutuskan untuk menyetujui pengesahannya menjadi undang-undang.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
