"Banyak PNS kami yang belum berkantor karena tidak tau harus berkantor di mana," kata Penjabat Bupati Buton Selatan, Mustari, melalui telepon dari Buton Selatan, Sabtu.
Penjabat bupati sendiri, ujarnya, dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan masih berkantor di Kantor Camat Batauga dan dibantu staf Sekretariat Kecamatan setempat.
"Selain belum memiliki fasilitas perkantoran, organisasi kelembagaan pemerintah di Buton Selatan juga belum terbentuk," katanya.
Menurut dia, Buton Selatan memiliki PNS per 19 November 2014, setelah menerima penyerahan dari pemerintah Kabupaten Buton sebanyak 1.500 orang.
"Aparat pemerintah yang sudah aktif menjalankan tugas di Buton Selatan, hanya pegawai yang bertugas di kantor kecamatan, Puskesmas dan guru-guru," katanya.
Ia mengatakan, setelah selesai dilantik menjadi penjabat bupati pada awal Oktober 2014 lalu, dirinya segera mengusulkan pembentukan organisasi kelembagaan pemerintahan di Buton Selatan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).
Namun hingga saat ini usulan tersebut belum mendapat respon dari Kementerian PAN dan RB.
"Kita berharap Kementrian PAN dan RB segera merespon usulan pembentukan kelembagaan organisasi pemerintahan dan DPRD Buton Selatan, sehingga pemerintahan di daerah baru ini bisa berjalan maksimal," katanya.
Dengan begitu ujarnya, tugas mempersiapkan pemilihan bupati definitif yang diamanahkkan undang-undang, bisa berjalan sukses dan Buton Selatan bisa lebih cepat dipimpin bupati definitif.
(KR-ASA)
Pewarta: Agus
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
