Kata Bambang, ketidakhadiran Wakil Presiden itu adalah untuk menjaga dan mempersatukan seluruh kader dan elit Golkar.
"Pak JK telah menjaga kehormatan dan telah mencegah perpecahan di Golkar. Suka tidak suka, mahkota Partai Golkar ada di kepala Pak JK, mantan Ketua Umum (PG) yang juga Wakil Presiden RI. Kami sangat mengapresiasi ketidakhadiran beliau," kata Bambang dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu.
Selain itu, kubu Aburizal Bakrie juga mengapresiasi ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pada Munas Ancol tersebut.
Ditambahkan, ketidakhadiran JK dan Tjahjo Kumolo semakin mempertegas bahwa pemerintah tak bisa diintervensi oleh kelompok Agung cs.
"Pak JK dan Pak Tjahjo Kumolo tidak hadir di Munas Ancol membuat kami lega. Kami sadar bahwa mereka (pemerintah) tidak bisa ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu," kata anggota Komisi III DPR RI itu..
"Dari informasi yang kami dapatkan, pesertanya banyak yang tidak jelas, ada kader partai yang memasuki ruangan dengan menggunakan sandal jepit, tidak tahu siapa yang punyak pilih, tidak ada daftar hadir. Jadi jelas, itu adalah munas oplosan," kata dia.
Oleh karena itu, ia meminta Menteri Hukum dan HAM untuk tidak mengesahkan Munas Ancol.
"Dari sisi legalitas dan peserta jelas tidak sah. Dan mereka mengadakan Munas karena DPP Golkar telah melakukan Munas di Bali. Mereka takut kalau Munas bulan Januari, Menkumham tidak menggubris karena waktu penyerahan hasil Munas Bali adalah satu minggu," kata Bambang.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
