"Sangat disesalkan bahwa Korea Utara telah melanggar perjanjian antar-Korea dalam pengoperasian perusahaan patungan," kata juru bicara Kementerian Unifikasi Korsel Lim Byeong-cheol pada konferensi pers di Seoul, Senin, seperti dilaporkan Yonhap.
Pada akhir pekan, pemerintah Korea Utara mengumumkan keputusan untuk menghapus kebijakan kenaikan upah sebesar lima persen pada penutupan tahun bagi 53.000 pekerja di Kompleks Industri Kaesong.
Lim mengatakan, mengingat Korsel dan Korut telah sepakat untuk memperbaiki sistem upah untuk pengembangan kompleks industri antar-Korea itu sesuai dengan standar internasional, kedua belah pihak harus menangani masalah upah minimum tersebut melalui konsultasi bilateral.
Dia menambahkan, pihak otoritas Korut belum memberitahu pihak Korsel secara langsung mengenai keputusan kebijakan kenaikan upah itu.
"Pemerintah Korsel akan mengambil tindakan yang tepat setelah berbicara dengan para pejabat Korea Utara dan mengumpulkan rincian langkah selanjutnya," kata Lim.
Berdasarkan kesepakatan antar-Korea, kenaikan upah bagi para pekerja Korea Utara di kompleks Kaesong tidak melebihi lima persen dari tahun sebelumnya.
Namun, upah para pekerja Korut di Kaesong telah melonjak sebesar lima persen setiap tahun sejak 2007. Para pekerja Korea Utara saat ini dibayar dengan upah sebesar 70,35 dolar AS per bulan.
Selain itu, jika berbagai tunjangan dan insentif yang diberikan juga dihitung, upah pekerja mencapai 130 dolar AS, dan upah itu sekitar 50 persen lebih tinggi dari rata-rata pendapatan pekerja di Korea Utara.
Lebih dari 120 perusahaan Korea Selatan, sebagian besar usaha kecil dan menengah, beroperasi di Komplek Industri Kaesong yang terletak di sebelah utara perbatasan antar-Korea.
Kompleks yang didirikan pada 2004 itu dirancang untuk menggabungkan tenaga kerja murah dari Korea Utara dengan modal usaha dan teknologi dari Korea Selatan.
(Uu.Y012)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
