Ambon (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menegaskan konektivitas atau keterhubungan antarwilayah di kawasan Indonesia Timur menjadi masalah serius untuk ditangani pemerintahnya.

"Konektivitas antarwilayah di Indonesia Timur menjadi salah satu prioritas penting untuk ditangani pemerintah selama lima tahun pemerintahan," kata Presiden Jokowi dalam komunikasi jarak jauh bersama peserta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) regional Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Ambon, Senin.

Didampingi Menteri kelautan dan Perikanan Susi Susi Pudjiastuti dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Jokowi mencontohkan Maluku yang terdiri dari 1.430 pulau perlu memiliki sistem yang menghubungkan semua pulau.

"Karena itu konsep tol laut menjadi salah satu syarat untuk menjawab kebutuhan pembangunan di Indonesia Timur termasuk Maluku, terutama ketersediaan armada angkutan laut untuk barang yang terjadwal dengan baik," kata Jokowi.

Mengutip laporan Ignatius Jonan, Jokowi mengatakan  untuk menjangkau kawasan timur Indonesia butuh sekitar 1.000 pelabuhan.

"Menhub sudah menyatakan kesanggupan untuk membangun sarana pelabuhan di kawasan timur, termasuk armada kapal yang menghubungkan setiap pelabuhan tersebut. Diharapkan dalam lima tahun mendatang sebagian besar dapat tertangani. Masalah laut menjadi fokus kita dalam rangka konektivitas dari barat ke timur maupun sebaliknya," ujar Jokowi.

Presiden juga menyatakan akan memperluas dan memperpanjang landasan pacu bandara sejumlah kabupaten/kota di kawasan timur Indonesia sehingga memudahkan dan meningkatkan arus penumpang serta barang.

Dia memenilai kawasan timur Indonesia masih sangat tertinggal dan kurang mendapat perhatian, padahal potensi kekayaan sumber daya alamnya sangat besar.

"Oleh karena itu ke depan kita ingin memberikan perhatian yang khusus kepada Indonesia Bagian Timur karena kalau kita lihat presentase penduduk miskin di kawasan timur jauh lebih besar dari rata-rata nasional," kata Jokowi.

Provinsi Papua sendiri memiliki angka kemiskinan 30,62 persen, Papua Barat 27,13 persen, dan Maluku 19,13 persen, sedangkan indeks pembangunan manusia adalah 66,25 persen untuk Papua, Papua Barat 70,62 persen, sementara rasio elektrikasi dan sumber daya energi 47,27 persen.

"Karena itu sudah saatnya kawasan Indonesia Timur mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah pusat dan kita ingin membangun kawasan timur bersama-sama sebagai salah satu kekuatan bangsa dan negara di masa mendatang," tandas Presiden.





Pewarta: Jimmy ayal
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014