Salah satu guru di SDN 117/Muarasabak, Kabupaten Tanjabtim, Jambi, Emilia, ketika dikonfirmasi mengungkapkan bahwa guru masih kebingungan dengan pelaksanaan K13 itu.
Selain itu, menurutnya, fasilitas pendukung bagi guru untuk mengakses bahan dan juga narasumber untuk untuk bertanya bagi guru terkait K13 juga masih sulit di daerah.
"Seperti dalam penilaian, belum semua guru siap dan dibekali dengan pelaksanaan K13. Guru masih bingung dengan pelaksanaannya. Untuk melihat di internet di daerah kami juga sulit, karena akses internet di tempat kami masih susah," kata Emilia, Senin.
Sementara itu, untuk implementasi K13 di tingkat SMA, Kepala Sekolah SMA 2 Tanjabtim, Nurasiah, mengatakan bahwa sekolahnya siap dengan penerapan implementasi K13 itu, kalaupun penerapannya dihentikan, pihaknya katanya juga siap.
"Sampai sekarang kami masih menggunakan K13, kalau belum ada surat secara resmi dari Dinas Provinsi maupun Kabupaten tentang penghentian, kami masih gunakan K13," katanya.
Hanya saja, Nurasiah menyayangkan kalau implementasi K13 dihentikan di tengah jalan, pasalnya tidak lama lagi, yakni tanggal 20 Desember nanti, siswa telah menerima rapor. Sementara untuk pengisian rapor atau entry data rapor, guru telah menggunakan aplikasi pengelolaan nilai seperti yang digunakan dalam K13.
"Siswa terima rapor tanggal 20, kalau dihentikan sekarang bagaimana format hasil belajar anak-anak nanti. Kita kecewa juga kenapa tidak dari awal semester, tapi kalau dari segi pengelolaan aplikasi, kami merasa terbantu," ujarnya.
Kendati demikian, dalam proses pembelajaran pihaknya masih menemui kesulitan untuk implementasi K-13. Hal itu disebabkan sarana prasarana pendukung seperti peralatan dan bahan-bahan praktikum di laboratorium sekolah masih terbatas.
Untuk memenuhinya, sekolah kata Nurasiah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menurutnya diperbolehkan dipergunakan untuk itu. Selain itu, buku K13 di sekolahnya juga masih belum semuanya lengkap.
Terkait hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rahmad Derita, ketika dihubungi Senin, mengatakan bahwa Diknas Provinsi Jambi masih menunggu surat resmi dari pusat terkait penghentian kurikulum 2013 ini.
"Kita segera undang Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan juga UPTD dari kecamatan untuk menyikapi hal itu. Penghentian kurikulum 2013 merupakan kewenangan pusat, kita hanya mengikut pusat, karena Kurikulum memang diatur Mendikbud, bukan diatur Provinsi maupun Kabupaten," kata Rahmad.
Pewarta: Dodi Saputra
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
