"Tugas kami adalah melaporkan ke anggota. Yang jelas, keuangan kita diaudit oleh lembaga profesional, yaitu Deloitte," kata Djohar Arifin di Kantor PSSI Senayan, Jakarta, Selasa.
Keterbukaan keuangan PSSI saat ini memang menjadi sorotan setelah sekelompok suporter yang mengatasnamakan Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI) mengajukan gugatan ke Komite Informasi Publik (KIP) dan dikabulkan.
Gugatan keterbukaan informasi yang diajukan oleh FDSI ada beberapa poin mulai dari dokumen kontrak dan nilai kontrak antara PSSI dengan stasiun televisi (MNC dan SCTV) untuk hak siar timnas.
Hak siar yang menjadi sorotan adalah selama gelaran Piala AFF U-19 tahun 2013, Pra Piala Asia U-19 tahun 2013 dan Tur Nusantara U-19 tahun 2014.
Selanjutnya terkait dengan rincian penerimaan dan penggunaan hak siar timnas senior, Timnas U-23 dan Timnas U-19 selama tahun 2012-2014 serta pengelolaan dana hak siar dan sponsorship.
Hanya saja, PSSI melalui Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan langsung mengajukan keberatan atas keputusan KIP yang menyatakan jika induk organisasi sepak bola Indonesia itu merupakan badan publik non pemerintah.
"Sepak bola sama dengan cabang olahraga lainnya. Tapi kami menghargai keputusan ini. Makanya, atas dukungan dari anggota, kami mengajukan banding supaya kepastian hukumnya lebih jelas," kata Djohar menambahkan.
Djohar menjelaskan, laporan keuangan selama satu tahun terakhir sesuai dengan rencana akan dilaporkan kepada anggota pada Kongres Tahun PSSI di Jakarta, awal tahun depan.
"Anggota semuanya akan menerima laporan secara tertulis. Insya Alloh tahun ini kita surplus. Untuk besarannya masih dihitung," kata mantan staf ahli Menpora itu.
Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
