"Kurikulum 2013 baru berjalan tiga semester, siswa dan guru mulai bisa beradaptasi, bahkan buku-buku penunjang maupun panduan sudah lengkap, kalau dibatalkan kan membingungkan dan mengacaukan yang sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kami keberatan," tegas Moch Anton di Malang, Rabu.
Selain itu, alasan keberatan wali kota adalah biaya pendidikan dipastikan membengkak karena kurikulum baru akan membuat siswa wajib membeli buku baru secara mandiri sehingga memberatkan siswa.
Selain membingungkan pemerintah daerah, lanjutnya, langkah pemerintah pusat ini juga dianggap kemunduran dalam dunia pendidikan.
Namun demikian, kalau hal itu sudah menjadi kebijakan dan keputusan pemerintah pusat, dia juga tidak bisa apa-apa selain menjalankan dan menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk segera menyosialisasikannya di sekolah.
"Mestinya kan dijalankan dan dievaluasi terlebih dahulu. Kurikulum 2013 ini kan baru 1,5 tahun, jadi belum bisa dilihat hasilnya," ujarnya.
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA sepakat melanjutkan kurikulum 2013 karena kurikulum ini sudah diterapkan selama tiga semester (1,5 tahun) dan tidak mudah untuk mengubah kembali ke kurikulum 2006 (KTSP), bahkan MKKS sudah menyiapkan surat protes ke Menbud Dikdasmen.
Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
