Merokok menjadi krisis kesehatan utama di Tiongkok, di mana lebih dari 300 juta konsumen telah membuat tembakau menjadi bagian dari kehidupan sosial dan membahayakan kesehatan jutaan warga lainnya.
Menurut Yao, reformasi sistem perpajakan yang tengah berlangsung di Tiongkok merupakan kesempatan besar untuk meredam penggunaan zat berbahaya itu.
"Negara kami tengah mengupayakan reformasi sistem perpajakan. Dan kami yakin hal itu memunculkan kesempatan historis untuk menerapkan kenaikan pajak rokok demi mengontrol konsumsi tembakau," kata dia, seperti dikutip Reuters.
Yao mengatakan bahwa departemennya akan bekerja sama dengan sejumlah badan lain untuk "mempelajari dan merumuskan" langkah kenaikan harga dan pajak rokok.
"Kenaikan pajak dan harga, di satu sisi, dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk tembakau dan dapat menurunkan angka konsumsi rokok," kata Yao sebagaimana dikutip dari laman resmi pemerintah Tiongkok.
Pada tahun lalu, pajak dari industri rokok menyumbang setidaknya tujuh sampai 10 persen penerimaan negara dari sektor pajak.
Sejumlah langkah lain juga telah diterapkan untuk mengatasi masalah yang sama. Pada bulan lalu, pemerintah Tiongkok mengesahkan usulan undang-undang larangan rokok di dalam ruangan dan pembatasan aktivitas tersebut di luar ruangan. Iklan tembakau juga akan dihentikan.
Sejumlah kota juga telah melarang rokok di tempat-tempat publik, kantor pemerintah, dan juga rumah sakit. Namun larangan itu tidak diterapkan secara konsisten.
Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa lobi-lobi intensif dari korporasi tembakau telah melemahkan legislasi yang bertujuan untuk menghentikan sepenuhnya iklan rokok.
Lebih dari setengah perokok Tiongkok dapat membeli satu bungkus kretek kurang dari Rp8.000 rupiah.
(Uu.G005)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
