"Seperti kita tahu bersama Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah lautan 2/3 dari luas totalnya. Begitu juga garis pantainya terpanjang di dunia tetapi anehnya sampai saat ini kita masih mengimpor garam," katanya di Mataram, Rabu.
Menurut dia, kondisi ini berbeda dengan negara tetangga Indonesia, seperti Thailand dan Malaysia, yang memiliki lautan tidak sebesar Indonesia, namun mampu memproduksi garam jauh lebih baik dari Indonesia.
Tak hanya itu, kata Adrinof Chaniago, selain garam Indonesia, masih di hadapkan pada persoalan impor ikan segar. Bahkan, setiap tahun jumlahnya terus mengalami peningkatan. Karenanya, tidak ada alasan lagi selain kini pemerintah memfokuskan pembangunan pada bidang kamaritiman dan kelautan.
Selain impor, Indonesia dihadapkan juga persoalan pangan dan kondisi keamanan. Karenanya, dalam lima tahun ke depan pemerintah akan memfokuskan pada kegiatan kelautan dan kemaritiman.
"Jangan sampai kita kehilangan kedaulatan pangan dan jangan lagi kita bisa di didikte negara lain," ucapnya.
Oleh karena itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjalankan tiga dimensi pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Penekanan ini dalam rangka menuju Indonesia yang lebih baik, baik dalam menciptakan daya saing, peningkatan kualitas pembangunan manusia, ekonomi, kelautan dan kemaritiman, ketimpangan wilayah dan memajukan kehidupan masyarakat," kata dia dalam kegiatan Musrenbang Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Ia menyebutkan ketiga dimensi pembangunan pemerintahan tersebut terangkum di dalam strategi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015--2019, di antaranya, dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Selanjutnya, dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, kelautan, pariwisata dan industri. Kemudian, dimensi pemerataan dan kewilayahan meliputi antara kelompok pendapatan dan antar wilayah.
"Kesemuanya ini akan dimasukkan ke dalam sasaran pokok RPJMN untuk lima tahun ke depan," ujarnya.
Di mana, sasaran tersebut, yakni makro, pembangunan manusia dan masyarakat, pembangunan sektor unggulan, pemerataan, antara pusat dan daerah. Termasuk, sasaran pembangunan wilayah antar wilayah serta politik hukum dan keamanan.
"Jadi mengapa kegiatan ini penting kita lakukan agar pemerintah bisa menyerap aspirasi yang ada di daerah dengan turun berdialog secara langsung. Tidak hanya menyampaikan sambutan setelah itu selesai, tetapi bagaimana setelah ini bisa dilakukan secara berkelanjutan dan seluruh aspirasi yang disampaikan akan dibawa ke pusat untuk kemudian di evaluasi dan menjadi tolak ukur pemerintah dalam menyusun RPJMN lima tahun ke depan," jelasnya.
Namun demikian Andrinof tidak memungkiri sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan pada persoalan kesenjangan antara daerah yang berada di pulau Jawa dengan luar Jawa. Oleh karenanya, melalui Musrenbang Adrinof berharap kesenjangan tersebut tidak akan pernah ada lagi.
Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat regional Jawa, Bali, NTB, dan NTT tersebut, juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono.
NTB sendiri merupakan provinsi yang ketiga sebagai lokasi Musrenbang, setelah sebelumnya di Palu dan Ambon. Kementerian PPN dan Bappenas membagi kegiatan Musrenbang menjadi lima kelompok wilayah.
Untuk regional Sumatera akan diselenggarakan di Belitung. Regional Kalimantan diselenggarakan di Tarakan. Sementara Sulawesi diselenggarakan di Palu.
Sedangkan, regional Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara akan digelar di Ambon. Regional Jawa, Bali, NTB, dan NTT diselenggarakan di Lombok.
Saat ini Bappenas tengah merampungkan pembuatan RPJMN 2015--2019. Ditargetkan, awal Januari 2015, rancangan ini sudah selesai dan bisa dipaparkan dalam sidang kabinet.
(KR-NIA)
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
