Rilis bersama beberapa LSM yang diterima di Jakarta, Jumat, menyatakan, baik pemerintah maupun penegak hukum belum serius melakukan perlawanan dengan terhadap mafia sumber daya alam.
Sejumlah LSM itu antara lain Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan, Haka (Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh), Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, Ammalta (Aliansi Masyarakat Menolak Limbah Tambang) Sulawesi Utara, dan MCW (Malang Corruption Watch).
Mereka mengungkapkan, hasil investigasi kasus korupsi di enam daerah (Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Jawa Timur) ditemukan beberapa kasus yang terindikasi korupsi di sektor tata guna lahan dan hutan.
Dari sebanyak enam kasus dugaan korupsi yang ditemukan, terdapat kerugian negara, sekurang-kurangnya Rp201,82 Triliun, serta setidaknya terdapat enam pola atau modus yang digunakan.
Beragam modus itu antara lain merambah hutan baik secara ilegal maupun legal, misalnya seperti melakukan penegangan di wilayah konservasi, serta menyiasati atau memanipulasi perizinan.
Selain itu, modus lainnya adalah tidak membayar dana reklamasi, menggunakan "broker/calo" untuk mengurus perizinan, menggunakan proteksi "bekingan" dari oknum penegak hukum, dan memanfaatkan posisi sebagai penyelenggara negara agar perusahaan pribadinya bisa memperoleh konsesi.
Berdasarkan temuan tersebut, LSM menuntut pihak pemerintah untuk melakukan kajian perizinan yang berhubungan dengan sumber daya alam di enam wilayah temuan itu.
Pemerintah juga didesak mencabut izin korporasi terhadap beberapa perusahaan yang bermasalah, serta Presiden Joko Widodo dan jajarannya harus menyiapkan strategi untuk melawan mafia sumber daya alam demi kepentingan penyelamatan sumber daya alam.
Sedangkan penegak hukum diminta untuk harus fokus mengejar mafia sumber daya alam dan memastikan oknumnya untuk tidak memberikan proteksi kepada para pencuri sumber daya alam.
Pewarta: Muhammad Rahman
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014
