Bulan lalu, Mahkamah Agung sudah menunda kampanye Pemilu yang rencananya diadakan pada 16 Desember, di samping mempertimbangkan petisi sebuah kelompok yang beranggotakan para mantan pejabat pemerintah dan wakil-wakil partai politik.
Kelompok ini memperingatkan bahwa risiko Pemilu bisa makin menyebarkan virus berbahaya itu.
"Pemerintah tidak melanggar konstitusi. Dua sayap kekuasaan; legislatif dan eksekutif telah menerima penyelenggaraan pemilu dan untuk itu menjadi hukum," kata mahkamah agung.
Liberia adalah salah satu negara yang paling parah diserang wabah Ebola di mana 3.222 warga negaranya meninggal dunia akibat virus ini.
Mahkamah Agung Liberia tidak memastikan apakah Pemilu akan diadakan pada 16 Desember sebagaimana direncanakan ataukah tanggal lain, namun yang jelas keputusan ini membuat komisi Pemilu di negara ini memutuskan untuk membuat jadwal baru pelaksanaan Pemilu, demikian Reuters.
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
