Jamil Shehada, anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) memberitahu Xinhua bahwa pemimpin Palestina akhirnya mengambil keputusan tersebut setelah pertemuan eksekutif PLO --yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.
Resolusi itu didukung oleh Liga Arab dan bertujuan menetapkan jadwal bagi diakhirinya pendudukan militer Israel atas wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel pada 1967 --termasuk Tepi Barat Sungai Jordan, Jalur Gaza dan Jerusalem Timur.
"Dalam kasus rancangan resolusi tersebut diveto, pemimpin Palestina akan bergabung dengan semua lembaga dan kesepakatan internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional kemudian menghentikan kerja sama keamanan dengan Israel," kata Shehada, sebagaimana dikutip Xinhua.
Ia menambahkan pemimpin Palestina, yang mengadakan pertemuan di Ramallah, Tepi Barat, memutuskan untuk mempertahankan pertemuannya tetap buka-tutup sampai pertemuan lain diselenggarakan pada Selasa untuk menindak-lanjuti semua perkembangan.
"Pemimpin Palestina juga mempelajari perlawanan damai dan rakyat yang meningkat dan perjuangan untuk menentang pendudukan," ia menambahkan.
Tak lama sebelum pergi ke Dewan Keamanan, satu delegasi pejabat senior Palestina bersama dengan delegasi pejabat senior Liga Arab dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS John Kerry.
"Kedua delegasi pejabat senior itu juga akan bertemu dengan menteri luar negeri Prancis," kata Shehada. Ia menambahkan itu adalah pertemuan kedua pemimpin Palestina sejak Rabu lalu (10/12) untuk memutuskan apakah resolusi tersebut akan diajukan ke Dewan Keamanan PBB. (C003)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
