"Rencana right issue tiga BUMN itu sudah diajukan kepada Komite Privatisasi dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A Putro, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin.
Menurut Imam, dana untuk penyerapan right issue tersebut dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.
Adapun langkah melakukan right issue itu dimaksudkan agar ketiga BUMN tersebut dapat mendukung program pemerintah dalam sektor infrastruktur dan pembangunan pabrik pemurnian konsentrat atau smelter.
Ia menjelaskan, setelah mendapat diputuskan di Komite Privatisasi maka usulan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Januari 2015.
"Rencana right issue tersebut sudah melalui serangkaian kajian mendalam. Yang jelas kementerian BUMN dan negara serta DPR tetap berkomitmen pegang mayoritas, minimum 51 persen," ujarnya.
Pemerintah nantinya akan menyerap hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dari penerbitan right issue ketiga BUMN tersebut.
Dengan begitu ketiga BUMN berkode saham masing-masing ANTM, WSKT, dan ADHI tersebut dapat membuat perseroan dapat meningkatkan kemampuan pendanaan untuk membiayai ekspansi dengan dana segar yang diperoleh dari right issue.
Imam menjelaskan, bagi investor publik diperkirkaan dapat menyerap saham baru yang diterbitkan perseroan maksimum 2/3 dari total saham baru yang diterbitkan, sedangkan pemerintah akan menyerap sekitar 1/3 dari total dana right issue.
Penghitungan prosentase right issue masih dilakukan oleh perusahaan sekuritas pelat merah, yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Bahana Securities. Namun, pemerintah belum menunjuk ketiganya sebagai penjamin pelaksana emisi right issue.
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
