Kemiskinan pedesaan sebagai konsekuensi dari ketiadaan akses atas tanah pertanian...Jakarta (ANTARA News) - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan ketimpangan yang terus mengemuka di Tanah Air serta tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan terjadi akibat ketiadaan akses lahan kepada petani kecil.
"Kemiskinan pedesaan sebagai konsekuensi dari ketiadaan akses atas tanah pertanian dan pesatnya laju konversi kepemilikan dan tata guna lahan," kata Sekretaris Jenderal KPA Iwan Nurdin dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.
Selain itu, ujar dia, minimnya akses juga mengakibatkan semakin tingginya ketimpangan yang selama ini tidak diatasi dengan baik oleh pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia mengingatkan bahwa pada 2005, saat SBY baru saja dilantik sebagai Presiden, indeks gini (rasio pengukur ketimpangan) adalah 0,34, tetapi indeks gini pada 2013 telah mencapai 0,41.
"Yang paling banyak mengalami dampak ketimpangan adalah orang-orang yang tinggal di pedesaan yang berprofesi sebagai petani," katanya.
Iwan mengaku keheranan karena pemerintahan sebelumnya menyatakan penyusutan jumlah petani adalah hal yang positif padahal di lain pihak, terjadi deindustrialisasi khususnya pada sektor manufaktur di Tanah Air.
Untuk itu, menurut dia, dapat disimpulkan bahwa kaum muda di pedesaan tidak lagi menjadi petani bukan karena mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tetapi karena banyak yang bekerja di sektor informal perkotaan.
"Mereka meninggalkan desa dan tercerabut dari pertanian karena tanah-tanahnya sebagian besar dirampas oleh korporasi-korporasi besar," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan ketimpangan pendapatan yang berdampak kepada semakin melebarnya tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia dapat segera diatasi.
"Arab Spring (gerakan reformasi di negara-negara Arab beberapa tahun terakhir ini) meledak pada gini ratio (indeks pengukur tingkat ketimpangan) 0,45, sedangkan gini ratio kita 0,4," kata Wapres di Jakarta, Senin (8/12).
Untuk itu, ujar Jusuf Kalla, pemerintahan saat ini berupaya untuk membangun perekonomian rakyat kecil.
Hal itu, ucap dia, dilaksanakan antara lain dengan membangun perumahan rakyat dan memberikan dukungan besar kepada sektor UMKM serta bagi para petani dan nelayan tradisional.
Ia mengingatkan bila "lampu kuning" terkait dengan ketimpangan tersebut tidak segera diatasi, maka dicemaskan fenomena seperti yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
"Lihat yang terjadi pada Mesir dan Libya," tukasnya.
(M040)
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
