"Perlu penanganan yang komprehensif, baik struktural maupun nonstruktural," kata Sutopo di Jakarta, Sabtu.
Banjir di salah satu kota Jawa Barat itu sendiri menggenangi lima kecamatan di Kabupaten Bandung dan telah berlangsung selama 10 hari, sejak Kamis (18/12) pukul 20.50 WIB hingga hari ini Sabtu dan belum semuanya surut.
Sebanyak 14.276 jiwa (4.409 KK) masih mengungsi, yaitu di Kecamatan Baleendah 5.365 jiwa (1.608 KK), Kecamatan Dayeuhkolot (5.827 jiwa (1.906 KK), Kecamatan Bojongsoang 1.680 jiwa (498 KK), Kecamatan Ketapang 747 jiwa (229 KK) dan Kecamatan Cicalengka 657 jiwa (159 KK).
"Banjir di Cekungan Bandung atau di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Hulu ini sesungguhnya sudah berlangsung sejak lama karena kondisi alamiah topografinya cekung seperti mangkok," kata dia.
Menurut dia, pertambahan penduduk dan degradasi lingkungan memicu frekuensi banjir makin meningkat.
"Daerah di Baleendah, Dayeuhkolot, Majalaya, Bojongsoang dan Banjaran adalah pemukiman padat dan berkembang kawasan industri," katanya.
Berdasarkan data sejak 1980-an, banjir hampir terjadi setiap tahun.
"Jika pada tahun 2000 penduduk di Cekungan Bandung 6,2 juta jiwa, tetapi tahun 2014 diperkirakan 9,1 juta jiwa. Tekanan penduduk yang besar ini cenderung mengeksploitasi ruang dan lingkungan, menyebabkan erosi 1-1,7 juta ton/hektar dari 7 sub-DAS Citarum Hulu," katanya.
Akibatnya, masih kata Sutopo, terjadi sedimentasi di sungai Citarum dan anak-anak sungainya.
Dia mengatakan usulan penanganan banjir jangka pendek di DAS Citarum sudah pernah dibahas dalam rakor tingkat menteri di Kantor Kemenkokesra pada Rabu, 3 Maret 2010 setelah terjadi banjir besar.
Beberapa usulan itu di antaranya:
1. Konservasi di tujuh sub-DAS Citarum Hulu.
2. Relokasi perumahan di Cieunteung, Dayeuhkolot dan Citepus.
3. Normalisasi Sungai Citarum dan sembilan anak sungainya.
4. Pembangunan 22 waduk dan kolam rentensi.
5. Pembenahan drainase.
6. Revitalisasi permukiman di bantaran sungai.
7. Sosialisasi dan hidup harmoni bersama banjir.
Total anggaran yang diusulkan Pemda Jawa Barat dan Kementerian PU adalah Rp 3,3 triliun.
"Namun sayangnya sampai saat ini tidak terlaksana," katanya.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
