"Intinya kebijakan ini mudah-mudahan menjadi kebijakan yang permanen, kita akan lanjutkan dan akan umumkan setelah tahun baru," ujarnya di Jakarta, Senin.
Sofyan mengakui salah satu kebijakan yang segera diumumkan adalah terkait penyesuaian kembali harga BBM bersubsidi dan kemungkinan penerapan subsidi tetap dalam APBN-Perubahan 2015, untuk mengurangi beban belanja akibat tingginya alokasi subsidi energi.
"Kita exercise semua opsi yang ada, dengan melihat kecenderungan harga pasar, sehingga kebijakan ini kita harapkan tidak akan menyandera APBN di masa mendatang dan tidak perlu lagi APBN-Perubahan," ujarnya.
Sofyan menjelaskan penerapan subsidi tetap yang saat ini sedang dilakukan kajian, bisa membuat pemerintah lebih fokus dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial, yang bermanfaat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
"APBN kita akan lebih stabil, kita bisa memperhitungkan rencana pembangunan di masa depan. Yang paling penting adalah supaya program pemerintahan untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain lebih terjamin serta seminimal mungkin untuk subsidi yang bersifat konsumtif," ujarnya.
Terkait wacana penghapusan bensin premium RON 88, Sofyan mengatakan, hal tersebut belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, karena adanya kendala dalam persiapan teknis dan infrastruktur migas yang belum memadai.
"Kita lihat dulu persiapan kilang Pertamina dan alternatif lainnya, karena memang suatu saat kita tidak perlu lagi RON 88. (Penghapusan) ini baik bagi lingkungan, konsumen dan untuk semua, tapi untuk masa transisi, karena terlambatnya perbaikan refinery maka terpaksa RON 88 masih dibutuhkan," ujarnya.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan salah satu kebijakan pemerintah terkait antisipasi terhadap turunnya harga minyak dunia, adalah menurunkan asumsi harga ICP minyak, dari yang sebelumnya dalam APBN sebesar 105 dolar AS per barel, menjadi kisaran 65-75 dolar AS per barel dalam APBN-Perubahan 2015.
"Masih variasi antara 65-75 dolar sesuai range yang dikasih Menteri ESDM. Pertimbangannya, karena asumsi harus serealistis mungkin," katanya.
Sementara, terkait rencana subsidi tetap, Bambang mengatakan kebijakan itu segera diumumkan oleh Menteri ESDM dan siap diberlakukan pada APBN-Perubahan 2015, dengan ruang fiskal yang mampu didapatkan pemerintah dari penerapan subsidi tetap tersebut sebesar Rp230 triliun.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
