"Harus kita perbaiki secara total baik daya saing maupun kapasitas produksi," kata Presiden Jokowi saat membuka Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.
Menurut Jokowi, perbaikan total harus dilakukan di berbagai industri strategis pertahanan seperti Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT PAL.
Dengan demikian, ujar dia, maka industri strategis pertahanan harus berjangka panjang dan bukan hanya dikelola untuk jangka waktu pendek atau hanya satu dua tahun.
Selain itu, ia mengemukakan agar industri pertahanan bisa lebih efisien agar dapat mengembangkan teknologi ganda yaitu antara sipil dan militer.
"Jadi industri bukan hanya untuk kebutuhan pertahanan tetapi juga untuk kebutuhan nonpertahanan," kata dia.
Jokowi mencontohkan, misalkan produksi kapal perang dalam negeri juga teknologinya dapat digunakan untuk mengembangkan produk kapal niaga.
Ia juga mengingatkan, "pekarangan rumah" Republik Indonesia adalah laut karena merupakan negara lautan yang terdiri dari pulau-pulau.
Untuk itu, Jokowi juga ingin agar formasi kekuatan yang dominan dapat dikembalikan ke kebijakan kemaritiman dan ini jangan hanya diterjemahkan dengan kebijakan tol laut dan pembangunan pelabuhan.
"Tetapi yang paling penting dalam membenahi industri maritim dan galangan kapal, kita lakukan sendiri. Itu adalah hal yang paling penting. Tanpa itu, pemain luar yang akan dominan dan kita hanya akan jadi penonton," papar Presiden.
Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan itu diikuti pula oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
