"Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, Perum AirNavigasi sudah kami panggil untuk melihat bagaimana sistem pemberangkatan pesawat yang dikaitkan dengan izin dan slot penerbangan dari Kementerian Perhubungan," kata Rini di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu malam.
Menurut Rini, pemanggilan ketiga BUMN tersebut dimaksudkan agar dapat dibuat sistem yang baku sehingga kejadian pemberian slot terbang yang disebut-sebut melanggar izin seperti yang dialami AirAsia QZ8501 tidak lagi terjadi.
"Harus ada penelitian dan pendisiplinan dalam sistem kontrol bersama antara Kemenhub, operator bandara, AirNav dan maskapai penerbangan sehingga jika terjadi perlakuan yang tidak sesuai aturan dapat langsung diketahui," ujarnya.
Sebelumnya terkait dengan kasus jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura pada Minggu (28/12) pagi, Menhub Ignasius Jonan memutasi dua petugas Angkasa Pura I Bandara Juanda Surabaya.
Terkait mutasi tersebut, Rini mengatakan masih akan ditindaklanjuti sambil menunggu laporan detil dari Angkasa Pura I.
Ia menjelaskan, harus dilihat dari prosesnya.
"Selama ada izin dari otoritas bandara maka pengelola bandara (Angkasa Pura) akan menyediakan tempat untuk berangkat. Jadi sebetulnya berawal dari izinnya sendiri, AP dan AirNav itu hanya memberi jasa bukan izin slot," ujarnya.
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
