Hal itu dikatakan oleh Firman terkait rencana pemerintah yang ingin menghapus subsidi pupuk bagi petani.
"Dulu penyaluran pupuk dikelola KUD, tapi sekarang dilakukan oleh penyalur dan pengecer. Pemerintah harus memotong atau tidak menggunakan penyalur dan pengecer sebagai distibutor pupuk karena mafianya ada disitu. Penyalur dan pengecer yang bermain. Sebaiknya diserahkan lagi kepada KUD dan kepala desa bertangung jawab," kata Firman di Jakarta, Jumat
Ia mengatakan, subsidi pupuk masih dibutuhkan oleh petani. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam memutuskan kebijakan.
"Subsidi masih dibutuhkan rakyat. Di negara maju seperti di Korea Selatan, Jepang, subsidi pupuk masih diberikan kepada petani. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana pengawasannya perlu ditingkatkan karena memang subsidi pupuk banyak salah sasaran," kata politisi Golkar itu.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
