"Jika KPK diberi waktu yang leluasa maka profiling KPK bisa membantu untuk klarifikasi," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.
Bambang mengakui KPK beberapa kali melakukan kajian dan gelar perkara mengenai rekening gendut.
"Apa saja rekening gendutnya belum bisa disampaikan kepada publik tapi ada beberapa yang sedang dikaji, ada beberapa yang dipresentasikan untuk mendapatkan dua alat bukti," kata Bambang.
Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh KPK pertama adalah apakah calon Kapolri itu taat pada pelaporan asetnya atau pelaksanaan kewajiban lainnya.
"Kedua, apakah aset yang ada sesuai dengan profil penghasilannya dan ketiga apakah ada indikasi soal rekening gendut dan sejauh mana proses penanganannya," kata Bambang.
Koalisi Masyarakat Sipil sendiri meminta pemilihan Kapolri tidak didasari politik dagang sapi atau politik balas budi.
"Penunjukan Kapolri harus didasari pada aspek kepemimpinan, integritas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda reformasi dan antikorupsi. Sebaiknya Jokowi juga tidak memilih figur Kapolri hanya karena dia dianggap berjasa terhadap dirinya selama masa Pilpres maupun titipan partai tertentu," kata anggota Koalisi Masyarakat Sipil Agus Sunaryanto dalam pernyataan tertulis.
Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presdien Joko Widodo melibatkan lembaga atau komisi negara seperti KPK, PPATK, Dirjen Pajak, Komnas HAM dan lembaga lain yang relevan untuk memberikan masukan mengenai rekam jejak para calon Kapolri.
Jokowi juga, kata koalisi ini, mesti membuka diri untuk masukan semua pihak termasuk masyarakat dan media mengenai rekam jejak para calon Kapolri.
Kompolnas sedang menganalisis lima perwira tinggi Polri untuk menggantikan posisi Kapolri Jendral (Pol) Sutarman yang akan pensiun pada Oktober 2015.
Kelima perwira bintang tiga itu adalah Kepala Badan Pendidikan Polri Komjen Budi Gunawan, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Putut Eko Bayu Seno, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Inspektur Pengawasan Umum Komjen Dwi Priyatno dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Suhardi Alius.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
