Kuota haji tahun ini apakah masih sama seperti tahun lalu, 166.800 atau dipotong dari kuota semula, 211.000Jakarta (ANTARA News) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan akan bertolak ke Arab Saudi pada akhir pekan ini untuk kembali melakukan lobi-lobi penambahan kuota haji kepada Pemerintah Arab Saudi.
"Paling utama adalah mengenai kuota. Kuota haji tahun ini apakah masih sama seperti tahun lalu, 166.800 atau dipotong dari kuota semula, 211.000," demikian penjelasan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil saat ditanya terkait agenda kerja Menag selama di Arab Saudi, Jumat (09/01).
Abdul Djamil yang juga akan mendampingi Menag ke Arab Saudi mengaku, persoalan kuota haji tergantung pada banyak hal, utamanya terkait pembangunan Masjidil Haram. "Setahu saya baru tahapan satu, tapi itu belum signifikan untuk bisa melayani jamaah dari seluruh dunia," terangnya.
Meski demikian, Abdul Djamil memastikan akan tetap meminta tambahan kuota kepada Pemerintah Arab Saudi. Beberapa skema sudah disiapkan, salah satunya dengan melobi untuk dapat menggunakan kuota dari negara lain yang tidak terpakai. "Kita akan tetap meminta. Misalnya dengan logika menggunakan kuota dari negara lain yang tidak terpakai (misalnya karena) terjangkit Virus Ebola (sehingga terkena) warning, kan nanti kuotanya kosong. Mungkin tidak itu kita gunakan," jelasnya.
Selain itu, tim haji yang dipimpin Menag juga akan mengajukan usulan-usulan terkait perbaikan rute penerbangan. Kemenag akan mengusulkan agar seluruh jamaah haji Indonesia gelombang pertama bisa langsung mendarat di Madinah, dan gelombang kedua yang datangnya melalui Jeddah bisa dipulangkan langsung melalui Madinah. Rute penerbangan seperti ini akan mengungtungkan jamaah karena tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh dari Jeddah ke Madinah atau sebaliknya yang ditempuh selama 5 – 6 jam.
"Dia (jamaah) tidak perlu lagi bersusah payah untuk pergi ke Jeddah perjalanan selama 5 -6 jam ke Madinah, tapi dari Madinah bisa langsung ke Tanah Air. Itu untuk gelombang kedua yang setelah Arafah ke Madinah,” jelas Abdul Djamil.
"Sebaliknya yang gelombang pertama langsung (mendarat) ke Madinah dan ke pemondokan. Tidak ada lagi perjalanan Jeddah ke Madinah," tambahnya.
Hal lain yang juga akan dibahas menyangkut kepastian kebijakan parameter kapasitas pemondokan, apakah berdasarkan ehajj atau berdasarkan tasyrih yang dibuat oleh hotel itu sendiri. "Jadi agar tidak terjadi double standard , nanti yang dirugikan kita," katanya.
Selain Dirjen PHU, Menteri Kesehatan juga akan ikut dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi. Selama di sana, tim Indonesia akan melakukan sejumlah pertemuan dengan Menteri Haji Arab Saudi, GACA, dan beberapa pihak lainnya.
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2015
